Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.229 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Peraturan tentang Penempatan Komisaris Negara di Luar Jawa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.21 Tahun1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Exploitasi Tambang Negara sebagai Badan Pemerintahan Sentral yang Mengurus dan Mengatur Exploitasi Pertambangan.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.12 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Industri Negara yang Berkewajiban Mengurus dan Mengatur Perindustrian

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.2 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946

Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 6 Tahun 1946 tentang Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Download file:

PP No. 11 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1946

Susunan Peraturan Akan Menjalankan Undang-Undang Tahun 1946 NO.12 Dari Hal Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No. 9 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1946

• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu

Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Download file:

PP No. 6 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1946

• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu

Peraturan tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Download file:

PP No. 2 Tahun 1946.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2024

• Berlaku mulai 17 hari yang lalu

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KEPPRES No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download file:

Perpres Nomor 100 Tahun 2024.pdf

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 100, LN 2024 (193) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ABSTRAK:

Untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Ketua.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara

Download file:

Perpres Nomor 93 Tahun 2024.pdf

Lembaga Administrasi Negara - lan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 93, LN 2024 (184) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Lembaga Administrasi Negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2023.
Perpres ini mengatur mengenai Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. LAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAN bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162), dicabut,dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 16 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Badan Kepegawaian Negara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

Download file:

Perpres Nomor 92 Tahun 2024.pdf

Badan Kepegawaian Negara

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 92, LN 2024 (183) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Kepegawaian Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2023.
Perpres ini mengatur mengenai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKN bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 19 hlm.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1947. Menjadi UU No. 35 Tahun 1947