Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1982

Menemukan 186 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pengadaan Bahan Peledak
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Download file:
Keppres No 27 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang Bekasi (Jabotabek)
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 26 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Download file:
Keppres No 25 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Team Penyiapan Akhir Bahan-Bahan Sidang MPR
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 24 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia
Abstrak
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Download file:
Keppres No 23 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Penetapan Jembatan Mojokerto Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Tol
Abstrak
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala Dan Jembatan Tol Mojokerto Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
Download file:
Keppres No 22 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Dan Kerjasama Tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini Yang Telah Ditanda Tangani Di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 1980
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 21 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Chicago Amerika Serikat, Di Toronto Dan Di Vancouver Canada, Di Marseilles Perancis Serta Di Melbourne Australia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keppres No 20 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Houston Amerika Serikat
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keppres No 19 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pengangkatan Muatan Barang Ekspor Dan Impor Milik Pemerintah Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1964
Download file:
Keppres No 18 TH 1982.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan