Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.600 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 22 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Upah Bagi Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

5792_Perwal_22_Tahun_2008_-_Upah_THL.pdf

TENAGA HARIAN LEPAS - upah

2008

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2008/No. 22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Upah Bagi Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Harian Lepas perlu menaikkan upah Tenaga Harian Lepas dengan menetapkan Upah Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2008; Keputusan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2003;
Peraturan walikota ini mengatur tentang THL berdasarkan pelaksanaan hari kerja, ketentuan Upah bagi THL, penganggaran upah THL.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2008.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2006 dicabut.
5 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000

Download file:

2007perwal3375015-OCR.pdf

Tenaga Pekerja Kontrak - pengaturan

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2007/No. 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa unttik menunjang ke~ancaran tugas-tugas kedinasan agar Lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang pertu mengadakan peninjauan aturan tenaga kontrak; bahwa peninjauan aturan te11aga kontrak dimaksud, untuk menda-patkan tenaga iko-ntra-k yang berkt1alitas dan untuk mencukupi kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota .Pekalongan sesuai dengan -kebutuhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapka,n derlgan P-eraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 1'6 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penugasan dan pemberhentian tenaga pekerja kontrak, hak dan kewajiban, waktu perjanjian tenaga kontrak, pembinaan tenaga pekerja kontrak, aturan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2007.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 dicabut.
5 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Abstrak

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download file:

101.Tahun 2006.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 20 Tahun 2006

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Download file:

20. STANDAR PELAYANAN MIN... KETENAGAKERJAAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peningkatan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan

Download file:

Perwal nomor 1 tahun 2006.PDF

PELAKSANAAN - PENINGKATAN - PROGRAM - JAMINAN - SOSlAl - TENAGA - KERJA - BAGi - TENAGA - KERJA - HARiAN - lEPAS - BORONGAN - DAN - PERJANJiAN - KERJA - WAKTU - TERTENTU - PADA - SEKTOR - JASA - KONSTRUKSI

2006

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, LD Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 24

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Peningkatan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi di Sektor Usaha Jasa Konstruksi, maka meningkat pula resiko yang mengancam keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja. Untuk memberikan perlindungan, perlu diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan pertimbangan perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 36 Tahun 1995; PP No. 28 Tahun 2000; Keppres No. 22 Tahun 1993; Permenaker No. PER-05/MEN/1993; Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999; Kepmenaker dan Transmigrasi No. Kep-196/MEN/1999; Kepmenaker dan Transmigrasi No. Kep.67/Men/IV,2004; Perda Kota Cimahi No. 7 Tahun 2004
Peraturan ini mengatur tentang Implementasi Program Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Ruang Lingkup; Kepesertaan; Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran; Besaran dan Tata Cara Pembayaran Jaminan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2006.
8 hlm.

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

UU Darurat Nomor 16 Tahun 1951.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Asuransi Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Ketenagakerjaan

Download file:

Permendagri Nomor 70 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2023pmkeuangan149.pdf

ketenagakerjaan

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 149, BN.2023 (1054)/4 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk meningkatkan efisiensi clan efektivitas penggunaan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang prosentase iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial dan monitoring oleh Menteri Keuangan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
4 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022

Abstrak

BUMN Ketenagakerjaan

Download file:

218_PMK.02_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.02/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Cipta Kerja

Download file:

148_PMK.02_2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.