apbd - perubahan - PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2005/No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dan
sebagai dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen
Anggaran Satuan Kerja ; bahwa agar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tersebut mempunyai kepastian hukum serta tertib administrasi dipandang perlu mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dengan Peraturan
Bupati;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 T ahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 T ahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2005
Organisasi - dan - Tata - Kerja - Dewan - Pengawas - Perusahaan - Daerah - Bank - Perkreditan - Rakyat - (PD - BPR) - di - Kabupaten - Majalengka
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2005/Nomor 33 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1999; Perda Prov. Jabar No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2002; Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Pembagian Tugas dan Rapat Dewan Pengawas; Hak Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas; Pemberhentian Dewan Pengawas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.
UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
Peraturan ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Majalengka
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Negara Menjadi Unit Swadana Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi dari Rumah Sakit Umum Negara dalam melayani kepentingan masyarakat secara cepat, tepat, perlu adanya
tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan Rumah Sakit Umum sendiri dengan melaksanakan unit swadana daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Negara menjadi Unit Swadana Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991;
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2002;
Peraturan Daerah Kabupaten Jernbrana Nomor 4 Tahun 2004.
1. KETENTUAN UMUM;
2. KEDUDUKAN;
3. KEKAYAAN;
4. MAKSUD DAN TUJUAN;
5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN;
6. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2005.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 429 Tahun 2002 tentang Penetapan Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah Negara menjadi Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2005
PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN - TUNJANGAN PERJALANAN DINAS TETAP
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2005/No. 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Perjalanan Dinas Tetap Kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa penyuluh Pertanian lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Banyumas, dalam metaksanakan tugasnya setiap
waktu melakukan koordinasi pembinaan wilayah, konsultasi dan
melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; bahwa untuk mendukung ketancaran tugas dimaksud huruf a perlu
diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang besarnya diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan Perjalanan Dinas Tetap kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Banyumas dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 18 April 2004 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstra Litbangrap Iptek) Kabupaten Pati 2006-2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah, terpadu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai kebijakan strategis penelitian, pengembangan dan penerapan llmu pengetahuan dan teknologi
(Jakstra Litbangrap lptek) Kabupaten Pati 2006-2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002; Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2005; Keputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001
PERBUP ini mengatur mengenai Jakstra Litbangrap Iptek, yang mana pembiayaan pelaksanaan Jakstra Litbangrap lptek tahun 2006-2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2005.
62 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2005/31 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
