Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.997 peraturan dalam 0,07 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Download file:
Permenaker Nomor 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
No 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
No 4 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Download file:
Permen_16_2020i.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut
  1. Permenaker No. 27 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Download file:
Permenaker Nomor 12 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014-2019
Download file:
Kemnaker No. 12 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
  2. Kepmenaker Nomor KEP.459/MEN-SJ/XII/2015 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Download file:
Kemnaker No. 27 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pokok-pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  2. Permenakertrans Nomor PER.25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  3. Kepmenakertrans Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  4. Permenakertrans Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 24 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 19 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Download file:
Kemnaker No. 41 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan