PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.377 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Mencabut
  1. Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Mencabut
  1. Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUTII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUTII/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen LHK No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Mengubah
  1. Permen LHK No. 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 79 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUTII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 77 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Mencabut
  1. Permen LHK No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen LHK No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 65 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan