Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Tahun 2005 No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya harga jual eceran bahan bakar
minyak yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan
Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Harga Eceran
Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembag
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1888; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Berlakunya Harga Eceran Tertinggi untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil. Pungutan untuk menaikkan Harga Eceran Tinggi, Melawan Hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2005.
3 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 92 Tahun 2005
PEMELIHARAAN-KESEHATAN-BAGI-MASYARAKAt-MISKIN-TIDAK MAMPU
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2005 No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari
pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan
ditetapkan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang. bahwa Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dilakukan dengan Sistem Nasional dalam Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat lnap Kelas Ill Rumah sakit yang dijamin
Pemerintah. bahwa telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ), perlu
ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKIVIJ Mandiri. Aset - aset Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat akan ditetapkan penyerahannya dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati 1ini, maka semua Keputusan Bupati yang
mengatur tentang pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat ( JPKM) di Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 89 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Rembang merupakan perusahaan yang modalnya
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan harus
dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang
sehat; bahwa untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum
berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat
diperlukan penetapan tarif air minum dengan segala
kelengkapannya; bahwa tarif air minum, yang selama ini berlaku sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 3 T ahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif air minum, jasa pemeliharaan meter, tarif pemasangan, biaya pendaftaran dan biaya administrasi
perencanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2005.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun
1998 dan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Rembang Nomor 33 Tahun 1999 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 89 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri dalam Negeri No 29 Tahun 2002; Perda Kab Banyumas No 11 Tahun 2002; Perda Kab Banyumas No 8 Tahun 2005; Perbup Banyumas No 31 Tahun 2005; Perbup Banyumas No 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 88 Tahun 2005
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - PEMBERIAN PENGHARGAAN/TALI ASIH
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD.2005/No. 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan/Tali Asih Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Pensiun / Meninggal Dunia Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003,
Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala
Desa atau Perangkat Desa yang pensiun atau meninggal sesuai dengan kemampuan daerah; bahwa anggaran pemberian Penghargaan/Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal
dunia untuk Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan melalui
Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan/tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan pensiun dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapat penghargaan/tali asih dan uang duka dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 86 Tahun 2005
UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2005/No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di daerah, maka dipertukan adanya
penyederhanaan Pelayanan di bidang perizinan; bahwa agar pelayanan di bidang perizinan dapat berjalan
dengan lancar perlu dilakukan pelayanan perizinan melalui
satu pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pertu membentuk kembali
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) dengan peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kepegawaian, tata kerja, pendapatan/penerimaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 074 Tahun 2005 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 85 Tahun 2005
INDUSTRI DAN USARA KECIL DAN MENENGAH - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN LUNAK
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2005/No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak Untuk Industri Dan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa guna lebih meningkatkan kemampuan permodalan bagi
usaha kecil dan menengah di Kabupaten Rembang, perlu adanya
pinjaman lunak dengan sistem bergulir ; bahwa guna memberikan pedoman pel.aksanaan penyaluran
pinjaman lunak bergulir Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) di
Kabupaten Rembang yang dibiayai Dana UKM Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2005, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tabun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak untuk lndustri Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2005.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 85 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Kecamatan Wangon Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 84 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman
penggunaan Lambarig Daerah Kabupaten Rembang pada
Naskah Dinas Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, Kop
Naskah dan Sampul Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Badan Pennusyawaratan Desa, serta Kop Naskah
dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah
Desa; bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Rembang,
cara-cara penggunaan Lambang Daerah Rembang diatur
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,
pertu ditetapkan Pedoman Penggunaan l.ambang Daerah
Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 1968; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daera~ Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang makna dan warna lambang, penggunaan lambang daerah, ukuran lambang daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2005.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 80 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Kedua Keputusan Bupati Rembang Nomor 458 Tahun 2004 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta usulan atas beberapa komoditas/komponen indeks biaya pengadaan dan honorarium
belum tercantum dalam Standarisasi Biaya/Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2005 maka jenis dan harga satuan kegiatan,
barang dan jasa perlu disesuaikan lagi dengan suplemen; bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Rembang tentang Suplemen Kedua Keputusan Bupati Rembang
Nomor 458 Tahun 2004 tentang Standarisasi lndeks Biaya Kegiatan,
Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Suplemen atas Standarisasi lndeks Biaya Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rehlbang Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2005.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
