Pencarian Peraturan

hari-kerja-jam-kerja-dan-apel-pagi

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, BD.2017/NO.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pagi

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi bagi pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini; bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013, maka perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan yang di atur dalam Peraturan Walikota dimaksud
UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 5 Tahun 2014; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perda Nomor 8 Tahun 2016; Perwal Nomor 52 Tahun 2015; Perwal Nomor 81 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pagi; 3. Pengelolaan Administratif Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pagi; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Ketentuan Sanksi; 7. Ketentuan Lain; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
7 halaman

Perizinan - Organisasi Perangkat Daerah -

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Sawahlunto tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bidang perizinan maupun non perizinan sebagai usaha untuk menyederhanakan Birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien serta dalam rangka menciptakan pelayanan terpadu maka perlu pendelegasian wewenang pelayanan, pemrosesan dan penertiban perizinan ke Dinas Penanaman Modal, pelayanan Satu pintu dan tenaga Kerja, Bahwa perlu menetapkan Perwako Sawahlunto tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

PERANGKAT DAERAH - TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 113, BD.2016/NO.113

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjannasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, meliputi Ketentuan Umum; Uraian Tugas pada Dinas, Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
22 Halaman

Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD.2016/NO.58

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Melalui Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan maka diselenggarakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. agar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran maka perlu ditetapkan Penanganan Kemiskinan Berbasis data Terpadu Melalui Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan (SIMDA KSK). untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penanganan Kemiskinan Berbasis data Terpadu Melalui Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Pearturan ini mengatur tentang penanganan kemiskinan berbasis data terpadu melalui sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksdu dan Tujuan; 3. Pengolahan data SIMDA KSK; 4. Ketentuan Penutup. Petugas pengelola Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Basis data terpadu bersumber dari : a. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); b. Musyawarah Kelurahan (Muskel); c. Aduan masyarakat; d. Usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / lembaga yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan; e. Hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan oleh Petugas. Pengelola data terdiri dari : administrator; Operator entri data; masyarakat umum.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
8 halaman

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2016/No.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
Menetapkan Peraturan Walikota tentang uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
16 hlm

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, LK.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Transmigrasi Kata Palopo sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ) '' .. ...,_ .. ' 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 13)
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASIKOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekreta.ris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; ' ' 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 ( 1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk. d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, tercliri atas : 1) Seksi Promosi dan Kemitraan; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; 3) Seksi Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Transmigrasi. e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Walikota ini. ' . BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Transmigrasi, membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi yang berkedudukan dibawa dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Baglan Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ' ' c. melaksanakan penyusunan norma, sta.ndar, prosedur dan kriteria lingkup Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. mengoordinasikan pelaksanan kegiatan dinas dengan instansi terkait; e. membina bawahan dalam pencapaian program dinas; f. mengarahkan penyelenggaraan kegiata.n dinas; g. menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; h. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; i. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan dinas melalui laporan yang ada untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Transmigrasi; k. melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 1. melaporkan hasil kegiatan dinas Transmigrasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk menjadi bahan dan penentuan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rinct.an Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah/negara; milik g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut basil temuan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai RI.net.an Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 8 (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Transmigrasi dalam bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Fu.ngsi. : a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan Penataan Persebaran Penduduk; b. penyusunan bahan petunjuk telmis urusan di bidang -Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; d. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penataan Persebaran Penduduk. 8 / (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencanaprogram kegiatan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; e. menyusun bahan petunjuk pelaksanaaan pembinaan potensi kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; g. melaksanakan penyediaan tanah; h. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; i. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; j. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; 1. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pasal 9 ( 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi bina potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi bina potensi kawasan transmigrasi; d. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan; e. melaksanakan advokasi lahan; f. melaksanakan perencanaan kawasan meliputi perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan dan pengembangan masyarakat; g. memfasilitasi penetapan kawasan; h. menyelenggarakan mediasi dan kerja sama antar daerah; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 10 (1) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan tanah dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah; e. melaksanakan identifikasi, penataan dan pengelolaan tanah; f. menyiapkan pelaksanaan dokumentasi penyediaan tanah; g. menyiapkan dan mengevaluasi lahan, sarana dan prasarana; h. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kelayakan permukiman; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksl Penataan Persebaran Penduduk Pasal 11 (1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Tu.gas Pokok: mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Rincian Tugas: a. merencanakan kegiatan penataan persebaran penduduk; b. membagi tugas di lingkup seksi penataan persebaran penduduk; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi penataan persebaran penduduk; d. melaksanaka.n penyiapan perpindahan; e. menyiapkan calon transmigran dan penduduk setempat; f. melaksanakan pelayanan perpindahan; g. melaksanaka.n penataan dan adaptasi; h. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanaka.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BID.ANG PENGEMBANGAN KAWAS.AN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pasal 12 (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Fungsl.: a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi dan Kemitraan, dan Pengembangan Kawasan, Usaha, Sosial dan Budaya; b. pelaksanaan promosi dan kemitran; c. pelaksanaan pengembangan sa.rana dan prasarana kawasan transmigrasi; d. pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Rind.an Tu.gas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan kawasan transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan promosi dan kemitraan; e. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi; g. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; h. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; 1. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Promosi dan Kemitraan Pasal 13 (1) Seksi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Promosi dan Kemitraan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan promosi dan kemitraan; b. membagi tugas di lingkup seksi promosi dan kemitraan; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan; d. melaksanakan promosi dan publikasi; e. melaksanakan kemitraan badan usaha, masyarakat dan kelembagaan pemerintah; f. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan saran.a permukiman dan kawasan; e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana pemukiman dan kawasan; f. melaksanakan penyerasian lingkungan; g. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan sosial budaya; b. membagi tugas di lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; d. melaksanakan petunjuk teknis penyuluhan produksi tanaman pangan dan non tanaman pangan; e. melaksanakan pentunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil; f. melaksanakan fasilitasi lembaga ekonomi dan pennodalan; g. menyelenggarakan penyuluhan pengembangan wirausaha dan kemitraan usaha; h. melaksanakan petunjuk teknis penyediaan pangan dan kesehatan; i. melaksanakan fasilitasi pendidikan, mental dan spiritual, dan seni budaya; j. melaksanakan penyediaan masyarakat; kelembagaan pemerintah dan k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; 1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Transmigrasi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. ... '• BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Dinas Transrnigrasi dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
19

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, LK.2016/NO.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 19)
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 ( 1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan Pelatihan; 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja; 3) Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja. d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas : 1) Seksi Persyaratan Kerja; 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial. e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang tenaga kerja dalam bidang Pembinaan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Fu.ngsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerjadan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; b. merumuskan program kerja bidang ketenagakerjaan; c. melaksanakan penyusunan norm.a, standar, prosedur dan kriteria lingkup pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas dengan instansi terkait; f. melaksanakan pembinaan dalam pencapaian Program Dinas; g. mengarahkan kegiatan ketenagakerjaan bagi penyelenggaraan agar sesuai dengan sasaran Program; h. menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; i. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; j. mengevaluasi program kerja lingkup Dinas; k. melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan tugas lingkup ketenagakerjaan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset dinas; b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan adrn.inistrasi kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; I. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan; (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PEMBINAAN PELATIBAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Paragraf 1 Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal 8 ( 1) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi: a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Pelatihandan Penempatan Tenaga Kerja; b. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Pelatihan; c. pelaksanaan urusan di bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana operasional program kerja pengelolaan dan pelayanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; . c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerjauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK); e. Melakukan verifikasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; f. melaksanakan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; g. melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; h. melaksanakan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; i. mengoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas tingkat kota; j. mengoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas; k. mengoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; I. mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat m. melakukan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta; n. melaksanakan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; o. melaksanakan koordinasi pendaftaran, perekrutan, dan seleksi Calon TKI; p. melaksanakan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri; q. mengoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; r. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; s. mengoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; t. melaksanakan pemberdayaan TKI puma; u. melaksanakan penerbitan perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; v. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; w. menilai prestasi kerja bawahan; x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pembinaan Pelatihan Pasal 9 ( 1) Seksi Pembinaan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan mempunyai Tu.gas Pokok : memimpin, merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi Dinas dibidang Fasilitas pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan , mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan pelayanan pembinaan pelatihan; b. membagi tugas di lingkup seksi pembinaan pelatihan; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan pelatihan; d. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; e. mengumpulkan bahan infonnasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; f. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; g. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; h. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; i. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta; j. mengumpulkan bahan verifikasi infonnasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; k. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta; 1. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta; m. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; n. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; o. menyiapkan program pelatihan; p. menyiapkan sarana dan prasarana; q. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; r. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; s. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; t. melaporkan pelaksanaan tugas pembinaanpelatihan; u. mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan pelatihan; v. menilai prestasi kerja bawahan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pasal 10 (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penempatan tenaga kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; d. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar dan petugas antar kerja; e. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja; f. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja; g. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; h. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; i. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta; j. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; k. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA; 1. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; n. memantau dan mengevalauasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; p. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; r. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; s. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; t. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; u. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI puma; v. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI puma; w. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI puma; x. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; y. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; z. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; aa. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; cc. menilai prestasi kerja bawahan; dan dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf4 Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja Pasal 11 (1) Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; (2) Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja, mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan pasar kerja; pembinaan produktivitas dan b. membagi tugas di lingkup seksi pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja; d. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; e. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; f. merencanakan pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; g. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; h. menyiapkan alat, teknik, metode, peningkatan dan pengukuran produktivitas; i. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; j. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas; k. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 1. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; m. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; n. melaksanakan koordinasi pengembangan pasar kerja dan pembinaan produktivitas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; o. Menilai Prestasi kerja bawahan; p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; ee. menilai prestasi kerja bawahan;dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Paragraf 1 Bidang Pembinaan Bubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 12 (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pembinaan hubungan industrial; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi : a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. pelaksanaan urusan di bidang Persyaratan Kerja; c. pelaksanaan urusan di bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Hubungan Industrial. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana operasional program kerja pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja; e. melaksanakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota Palopo; f. melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota Palopo; g. mengoordinsikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota Palopo; h. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; i. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; j. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; k. mengoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan instansi terkait; 1. menginventarisir Permasalahan dan Menyiapkan Data/Bahan pemecahan masalah sesuai Bidang Tugasnya; m. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lingkup bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Persyaratan Kerja Pasal 13 ( 1) Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Persyaratan Kerjamempunyai Tu.gas Pokok : melakukan pembinaan kepada Perusahaan Pekerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja dalam Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerja dan Pengusaha; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan pelayanan persyaratan kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi persyaratan kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup pembinaan syarat kerja, organisasi pekerja dan pengusaha; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; e. menyiapkan penyusunan Bahan Petunjuk Teknis dalam melakukan Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja; f. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; g. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit; h. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kota Palopo; i. menginventaris Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; ., j. memberikan Bimbingan Teknis kepada Pengusaha dan Pekerja serta Organisasi Pekerja tentang tata cara Pembuatan Perjanjian Kerja (PK) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); k. melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan lembaran Kerjasama Bipartit dan Tripartit; I. melakukan Pembinaan tata Pencatatan Serikat Pekerja/ serikat Buruh dan Pedoman Verifikasi keanggotaan serikat Pekerja/serikat Buruh; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang persyaratan kerja; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 14 (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai Tu.gas Pokok : memberi Bimbingan Teknis kepada Perusahaan dan Pekerja tentang Pengaturan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pengaturan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; d. menyiapakan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan sektoral; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja; h. memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Upah Pekerja dan Tunjangan Harl Raya Keagamaan; i. melakukan Pembinaan, Pembentukan dan Pengembangan Koperasi di Perusahaan; j. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; k. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pembinaan Hubungan Industrial Pasal 15 (1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan petunjuk kepada bawahan serta memberi Bimbingan kepada Perusahaan dan Tenaga Kerja Pembinaan Hubungan Industrial; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan mi, Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial; b. membagi tugas di lingkup Seksi Pembinaan Hubungan Industrial; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan bubunganindustrial; d. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; e. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan bubungan industrial; f. menyiapkan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; g. menyiapkan bahan dan Data Pelaksanaan Kasus Perselisihan Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Industrial; h. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan Unjuk Rasa/Pemogokan oleh Pekerja ataupun Serikat Kerja; i. melakukan Pemetaan terhadap Perusahaan untuk Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial; j. melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antar Pengusaha dan Pekerja maupun antar serikat Pekerja/Burub sesuai Ketentuan yang berlaku; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 1. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pembinaan Hubungan Industrial serta memberi saran Pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan Penentuan Kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan;dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. .... BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
21

pengembangan-pelayanan-publik

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, LD.2016/NO.44

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

ABSTRAK:

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pelayanan pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan. Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur, dan sistem informasi pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, perlu adanya ketentuan yang mengtur mengenai pengembangan dan pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.09 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011; Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003; Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang No.9 tahun 2008.
Dalam Peraturan Wlaikota ini diatur mengenai Pengembangan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Berbasis Online Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai tujuan dan strategi pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online; Tahapan Penerapan dan Pengembangan yakni tahap persiapan; pematangan; pemantapan dan tahap pemanfaatan. Selain itu, juga diatur mengenai mekanisme pengembangan pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis online.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.