Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2004

Menemukan 1.191 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Download file:
KEPPRES No.95 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Download file:
KEPPRES No.94 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Abstrak
Pendidikan
Download file:
KEPPRES No.93 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura
Abstrak
Pendidikan
Download file:
KEPPRES No.92 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Abstrak
Pendidikan
Download file:
KEPPRES No.91 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pengesahan Amendments To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization (Amandemen Terhadap Pasal 24 Dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
KEPPRES No.90 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Download file:
KEPPRES No.89 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kependudukan dan Perkawinan
Download file:
KEPPRES No.88 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Download file:
KEPPRES No.87 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
KEPPRES No.86 TH 2004.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan