PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1986

Menemukan 135 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kota Surakarta No. 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2015 tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pemeriksaan Dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakaian Rumah Pembantaian
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1953
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 912 Tahun 1986
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kota Surakarta No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah Dan Pemasangan Papan Nama
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1986
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 22 Tahun 1977
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 2 Tahun 1978

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan