PERWALI Kota Cirebon No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Kota Batu Tahun 2021 No 33/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lIngkungan Pemerintah Kota Batu
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kata Batu, maka Peraturan Wali Kata Batu Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pemberian Togas Belajar, dan lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kata Batu dan dalam perkembangan saat ini dipandang kurang sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kota Batu;
UU No 11 Tahun 2001;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
PP No 53 Tahun 2010;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 30 Tahun 2019;
Perpres No 12 Tahun 1961;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diu bah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala BKN No 33 Tahun 2011;
SE Menpan RB No 4 Tahun 2013;
Perda Kota Batu No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Batu No 8 Tahun 2020;
Perwali Batu No 126 Tahun 2020.
Maksud pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai ASN adalah untuk mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai ASN berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.
Ruang Lingkup Peraturan:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, Sasaran Tugas Belajar dan Izin Belajar;
3. Persyaratan Tugas Belajar;
4. Jangka Waktu;
5. Hak dan Kewajiban Tugas Belajar;
6. Perpanjangan Studi;
7. Izin Belajar;
8. Persyaratan Izin Belajar;
9. Hak dan Kewajiban Izin Belajar;
10. Ujian Dinas;
11. Ujian Penyesuaian Ijazah;
12. Ketentuan Lain-Lain;
13. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai ber]aku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 33
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan dalam rangka
tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Kendari tentang Pindah Wilayah Kerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil
Pada lnstansi Pemerintah dan di Luar lnstansi
Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III PEGAWAI PINDAHAN
BAB IV PEGAWAI TITIPAN
BAB V PEGAWAI PINDAHAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021
PERWALI Kota Cirebon No. 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan ,Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata kerja, Kepegawaian, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2021/NO.32, TBD.2021, LL SETDA KOTA AMBON : 8 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan profesional, mewujudkan birokrasi yang baik dan disiplin, serta guna menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, diperlukan pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Kode Etik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Ambon ini, dinyatakan tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2018, sehubungan diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018
peraturan ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota banjar nomor 23 tahun 2018 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 32
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi
(succession planning) yang obyektif, terencana,
terbuka, tepat waktu dan akuntabel sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020
tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
perlu adanya peraturan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota Kendari tentang Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Kendari.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang No 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 201 7,
tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 201 7 ten tang Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara No. 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019,
tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi nomor 40 Tahun 2018,
tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 201 7, tentang Kompetensi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1606).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN
BAB IV PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN
BAB V ISI DAN URAIAN MANAJEMEN TALENTA
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
32
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD 2021/No.31 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Dengan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021
PERWALI Kota Cirebon No. 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. Muatannya berisi ketentuab Umum, Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
