Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.937 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian

Download file:

Perda No 12 Th 2012 tenta...rusahaan_Salinan.pdf

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2012/No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; bahwa untuk itu perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentukPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan ini membahas mengenai kewajiban, waktu, tempat dan pengecualian pendaftaran, kewenangan, tugas, tanggungjawab dan pelaporan, tata cara pendaftaran perusahaan, pelayanan informasi perusahaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 12_2012_Retribusi I...ikan Bangunan_ok.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Perdakab Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi; golongan retribusi; ketentuan perizinan; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; saat retribusi terutang; cara perhitungan retribusi; ketentuan retribusi; ketentuan pengawasan; ketentuan larangan; tata cara pemungutan retribusi; wilayah pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan retribusi; pemanfaatan; keberatan dan banding; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan; penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan; tata cara penyelesaian keberatan; tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kedaluarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sepanjang tidak diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak saat terutang. Dengan berlakunya Perda ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
34 Hlm, Penjelasan 5 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERDA Bone Bolango No 12 ...n Pemerintah-ocr.pdf

transparansi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bone bolango

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan di berbagai di bidang Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.7 Tahun 1971; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1986; UU No.9 Tahun 1998; UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.68 Tahun 1999; PP No.20 Tahun 2001.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Kewajiban dan Hak, Hak Mayarakat Terhadap Badan Publik Informasi, Informasi yang Dikecualikan, Komisi Transparansi,Tugas, Fungsi dan Wewenang Komis Tranparansi, Keberatan.Anggaran Dan Biaya, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Perda No 12 Tahun 2012.pdf

penyelenggaraan - komunikasi - dan - informasi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2012/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ABSTRAK:

Bahwa komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam proses penyelenggaraan emerintah dalam upaya peningkatkan pengawasan maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa akli diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 35 Tahun 2010; PP NO. 61 Tahun 2010; Permen Komunikasi dan Informatika No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009; Permen Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Permen Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010; Perda Prov Jabar No. 29 tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 6 tahun 2003; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Informatika, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Perlihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
31 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bungo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-No.-12-Th-2012-ttg-...-EVALUASI-MENKEU.pdf

RETRIBUSI - TEMPAT PELELANGAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemda harus mampu menggali sumber pendapatan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Bahwa dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dan dapat memungut retribusi tempat pelelangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; dan PP No. 69 Tahun 2010.
Perda ini mengatur tentang: nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; pemberian insentif; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2012.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

perda-no-12-2012.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepa.la Daerah mengajukai Rarcangan Peraturarl Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai kepada Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara tndonesia 4270); Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembamn Nega-ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembamr Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. qt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Talun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 23 Talun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeral (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambalar Lembal'an Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s75); 16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dafl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara v 2 ; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan Lembaran Negara Republik Inaonesia womo-. + iiil, '"","^, 19. Peraturan pemerintah Nomor?l Tahun 2010 tentang tentalg Standar Akuntan si pemerintaian lr,emuaran ni.*"i".*ir, frr,t Indonesia Tahun 2O1O Nomor izs, ir-L.t;;-i;;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20I3, Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Rp Rp 797 .107 .O39.683,OO 83 r.27 1,.234.947 ,OO Surplus/ {Defisit) (Rp. 33.86a.195.26a,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 70.599.139. 179,00 36.7 34 .943.91,5,OO 33 .a64 . 195 .264 ,OO Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatar Asli Daerah Rp. 145.128.504.600,00 b. Dana Perimbangan Rp. 517.664.630.567,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 134.613.904.516,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dafi jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 72.O28.2OO.OOO,OO b. Retribusi daeratr Rp. 16.740.304.600,00 c. Hasil pengetolaan kekayaan Rp. 5.800.000.000,00 d. Lain -lain pendapata,n asli daerah yang sah Rp. 50.560.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da,ri jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Baei Hasil Bukan Pajak Rp. 67.740.379.567 ,oo b. Dana alokasi umum Rp. 410.974.651.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 38.909.600.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil PEal< Rp. 83.160.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 37 .696.281.876,00 c. Bantuan keuangan Rp. 13.7 57.622.640,00 Pasa.l 3 (1) Belartja Daerah sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad : a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 350.909.497.553,00 b. Belanja Belanja Langsung Rp. 480.361.737.394,00 (2) Belanja Tida-k Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Betanja Pegawai Rp. 292.226 .a36 .O55 ,OO b. Belanja Hibah Rp. 1.659.250.000,00 c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp. 1.553.060.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.557.226.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 52.413.525.49a,OO f. Belarja Tida.k Terduga Rp. 1.50O.0OO.0OO,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dad jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 8.790.445.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.772.070.073,00 c. Belanja Modal Rp. 317.799.221.a21,OO Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 70.599.139.179,00 b. Pengeluamr Rp. 36.7 34.943 .9l5,OO (2) Penerimaaa sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) huruf a terdiri dad jenis pembiavaal : a. SILPA Rp. 70.599.139.179,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah b. Pembayaran Pokok Utang Rp. Rp. Rp. Rp. 15.000.000.000,00 21.734.943.915,OO 33.864. 195.264,00 ,00 Pembiayaan Net to SiLPA Tahun berkenaan Pasal 5 Uraia-n lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari : 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10. Lampiran X Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran Ix Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dafta-r jumlah pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Dafta.r penyertaan modal (investasi)daerah; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daera}I; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yaflg belum diselesaikan dan dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini; Daftar dala cadalgan daerah; DaJtar pinjaman daerah dan obligasi daerah; I 1. Lampiran XI l2 13 Pasa.l 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentarg penjabaran Angga,ran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.9 I 5 Pasal 7 Peratural Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal I Januari Tahun 2013 Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
82

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Download file:

Perda_No_12_Th_2012_ttg_R...dotan_Kakus-sign.pdf

retribusi-penyediaan-penyedotan-kakus

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang retribusi yang dikenakan terhadap penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2012

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Kota Semarang Perda 12 2012.pdf

tambahan-penyertaan-modal-perusahaan-daerah-pdam-air-minum

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2012

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengembangan dan meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan penambahan pernyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota SemarangTahun 2012.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012..
Peraturan ini mengatur pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Dan Tujuan; 3. Jumlah Tambahan Modal Disetor; 4. Sumber Dana; 5. Pengawasan; 6. Laba; 7. Pertanggungjawaban; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Jepara Tahun 2012 No 12.pdf

Pajak Bumi Dan Bangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Jepara serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Bab IV Tahun Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Tempat Pajak Terutang Bab V Pendataan Dan Penetapan Pajak Bab VI Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VII Surat Tagihan Pajak Bab VIII Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab IX Tata Cara Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab X Keberatan dan Banding Bab XI Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab XIII Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Ketentuan Khusus Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012.
29 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda Prov No. 12 Thn 2012.pdf

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur

ABSTRAK:

Dalam rangka memanfaatkan aset secara optimal maka Pemerintah Daerah perlu menarik kembali aset yang telah diserahkan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sudah tidak sesuai dengan perkembangan Daerah dan perkembangan Perusahaan Daerah saat ini sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994.
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2013.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 6) diubah.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT