Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2015

Menemukan 13.329 peraturan dalam 0,06 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Abstrak
Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
Download file:
Kemnaker No. 12 Tahun 2015.PDF
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Kemnaker No. 11 Tahun 2015.PDF
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman
Download file:
Kemnaker No. 10 Tahun 2015.PDF
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
  2. Kepmenakertrans Nomor KEP.71/MEN/2004 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download file:
Kemnaker No. 9 Tahun 2015.PDF
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 8 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Download file:
Kemnaker No. 7 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 6 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 5 Tahun 2015_.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 4 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 3 Tahun 2015.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan