Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.211 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024
• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Peraturan MK Nomor 2 Thn 2024 _compressed.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024
• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Peraturan MK Nomor 1 Thn 2024 .pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Mahkamah Konstitus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
PMK 5 Tahun 2023.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
PMK 4 Tahun 2023.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Download file:
PMK 3 Tahun 2023.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan MK No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
  2. Peraturan MK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Download file:
PMK_2_TAHUN_2019.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Mengubah
  1. Peraturan MK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Download file:
PMK_1_TAHUN_2019.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu alam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Download file:
PMK Nomor 6 Tahun 2018.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
  2. Peraturan MK No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Download file:
PMK Nomor 5 Tahun 2018.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
PMK Nomor 4 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan