Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 481 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1998
Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_125 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_124 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 123 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_123 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti Kepada Beberapa Tersangka Yang Terlibat Tindak Pidana Tertentu
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_105 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_85 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti Kepada Beberapa Orang Yang Terlibat Tindak Pidana Tertentu
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_82 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti Atau Abolisi
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_80 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1975 tentang Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Rumania
Download file:
Keppres No 9 TH 1992.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
Mencabut
  1. KEPPRES No. 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus
Download file:
KEPPRES NO 5 TH 1987.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1982
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
Keppres No 86 TH 1982.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan