PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.480 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepres Nomor 264 Tahun 1962
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Inpres Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Mencabut
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
  2. KEPPRES No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur Dan Kota Cibinong
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri
  2. KEPPRES No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan