Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 0,288 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
Mengubah
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
Download file:
Keppres No 44 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Mencabut
  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Yang Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (Justisial)
  2. KEPPRES No. 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum
  3. KEPPRES No. 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Penitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Download file:
Keppres No 43 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Uang Tol Untuk Ruas Jalan Tol Srondol – Jatingaleh Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang
Download file:
Keppres No 42 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pemberian Sepertiga Bagian Nilai Sebuah Rumah Kediaman Yang Layak Dengan Perlengkapannya Kepada Janda Almarhum Bekas Presiden Soekarno
Abstrak
Download file:
Keppres No 41 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Keppres No 40 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Download file:
Keppres No 39 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Mengesahkan "Protocol To Amend The Agreement On The Asean Food Security Reserve", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand, Yang Telah Ditandatangani Di Bangkok, Thailand, Pada Tanggal 22 Oktober 1982
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 38 TH 1983.pdf
Keppres No 38 TH 1983(LAMPIRAN).pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pemotongan Pensiun Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Presiden Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No 37 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
Mengubah
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1981 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  3. KEPPRES No. 11 Tahun 1978 tentang Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )
Download file:
Keppres No 36 TH 1983.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/Kepala/Direktur Jenderal Pada Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Download file:
Keppres No 35 TH 1983.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan