PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 477
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Transfer Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) dan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (8) maka perlu diatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, ADD, dan bantuan keuangan kepada desa di Kab. Kaur, oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2017.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PMK No. 49/PMK.07/2016, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2017. Dimuat tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, perencanaan, dana transfer desa, pengalokasian, penyaliran dan pencairandana transfer ke desa, pengelolaan, prinsip penggunaan dana transfer ke desa, prioritas penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Kaur No. 5 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Seluruh pelaksanaan belanja desa dan penatausahaan keuangan desa yang belum diatur di dalam Perbup ini untuk berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku,
Peraturan ini terdiri atas 22 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 tentang
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11
Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SELEKSI PERANGKAT DESA;
BAB III
PENYARINGAN;
BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
BAB V
PENDANAAN;
BAB VI
MASA JABATAN;
BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI;
BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA;
BAB IX
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
PERANGKAT DESA BERHALANGAN;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2017/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (4), Pasal 59 ayat (3), Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Lowongan Jabatan Kepala Desa
Bab III Pemilihan Kepala Desa
Bab IV Persiapan Pemilihan Kepala Desa
Bab V Pencalonan
Bab VI Tim Pengawas
Bab VII Kampanye
Bab VIII Masa Tenang
Bab IX Pemungutan dan Penghitungan Suara
Bab IX Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Bab X Peran Serta Masyarakat dan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa
Bab XI Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Bab XII Kewajiban, Larangan dan Sanksi Administrasi Kepala Desa
Bab XIII Pemberhentian Kepala Desa
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 dicabut.
62 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Desa dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 205; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 22 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya
UU No. 35 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendes No. 22 Tahun 2016, dan Permenkeu No.49/PMK.07/2016
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah,Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Dana Desa, APBD, BUMD dan Rencana Kerja Desa; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi Penundaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi Pembinaan dan Pengawasan, sehingga perlu di revisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dimana susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06/TS/DPMD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.131.14-664 Tahun 2016; PERDA Kab, Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016; PERBUP Kab. Kepulauan Meranti No.39 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 42 (empat puluh dua) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Organisasu Pemerintah Desa; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Kepala Desa; Kedudukan,Tugas,Fungsi,Wewenang, Hak Dan Kewajiban Perangkat Desa; Tata Kerja; Pembinaan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5
Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 19);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas umum pengelolaan keuangan desa;
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Asas umum dan struktur APBDes;
5. Pengelolaan;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
94 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017
PERBUP Kab. Mojokerto No. 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan k.etentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan desa;
b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada hal a perlu membahas Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Sistem dan Prosedur;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 7);
b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
c. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 38); dan
d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 44);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
119 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) huruf a PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Mamuju Utara No.31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara No.2 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
