Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.211 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
  2. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan
  2. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan
Mencabut
  1. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, yang mengatur pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan
Download file:
Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2010.pdf
Peraturan bawaslu No 1 Tahun 2010 - Lampiran.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perma No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Download file:
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perma No. 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Download file:
Perma Nomor 5 Tahun 2017.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Perma Nomor 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Download file:
Perma Nomor 2 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Download file:
Perma Nomor 6 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan