PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.997 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Tarakan No. 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan