Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pmerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetpakan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2022, susunan rencana kerja perangkat daerah 2022 dan uraian rencana kerja perangkat daerah tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 101 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari hasil
Musrenbang, dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Keija
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan
strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Keija Pemerintah Daerah tahun
sebelumnya dan Rancangan Renja-SKPD. RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memuat program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu
indikatif dan prakiraan maju. SKPD membuat laporan kineija triwulanan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana keija dan anggaran yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing- masing target
yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
dan/atau APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2018–2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - struktur organisasi
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 36/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dalam perjalanannya terdapat asumsi-asumsi yang
mengakibatkan perubahan anggaran yang harus
disesuaikan, maka Peraturan Walikota Madiun
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2021
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun
Tahun 2021.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Madiun
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kota Madiun Tahun, diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
165 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018–2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perkembangan keadaan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan pembangunan daerah maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 46 Tahun 1982;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Perpres No 86 Tahun 2020;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 40 Tahun 2020;
Perda Kota Pasuruan No 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda kota Pasuruan No 8 Tahun 2010;
Perda Kota Pasuruan No 15 Tahun 2010;
Perda Kota Pasuruan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pasuruan No 1 Tahun 2019.
Perda Kota Pasuruan No 7 Tahun 2016;
Perwali Pasuruan No 39 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyusun Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuiai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 , maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2016; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kinerja Peneyelenggaraan Bidang Urusan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 35/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan
perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran,
maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan dan
Penganggaran Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2021.
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 34
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Madiun Tahun 2021 diubah, sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
303 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 35 Tahun 2021
PERWALI Kota Depok No. 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022. Muatannya berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Sistematika, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
9 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
