STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2013/NO.175
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan barang persediaan secara efektif dan efisien, perlu diatur Standar Operasional Prosedur pengelolaan barang persediaan;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor1822 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor125, Tambahan ( Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 1920, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun
2005 tentang Perubahan Status Hukum Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005
Nomor 11 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (
Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng ; ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2 );
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. RUANG LINGKUP PENGATURAN
4. JENIS BARANG PERSEDIAAN
5. PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG
6. PENYIMPANAN
7. PENDISTRIBUSIAN
8. OPNAME FISIK PERSEDIAAN
9. SANKSI ADMINISTRATIF
10. PENGAWASAN
11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Serta Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat, pada Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan kegiatan lanjutan pemugaran rumah keluarga miskin yang tidak layak huni melalui Kegiatan Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR-GAKIN) sehingga perlu disusun Pedoman Umum PSPR- GAKIN Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pedoman Umum Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kebijakan Umum Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
Bab III Ketentuan Lain-Lain
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2013 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
Temanggung tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2013 Kabupaten Temanggung. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2013 Ka bu paten Temanggung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun
2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
Kabupaten Temanggung
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Ketentuan angka Romawi I huruf B, Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 38) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Perbup Temanggung No. 28 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kab. Temanggung Diubah
23 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), maka dalam rangka
pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung
jawab bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan
masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di
Kabupaten Demak perlu penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Demak tetang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan Dan Sasaran, Prosedur Pelaksanaan Program Jamkesda, Pengorganisasian, dan Tata Laksana Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2013/No.28 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Perature.n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik sccara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ckonomis diperlukan kcsadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat; bahwa merokok enyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut
terpapar asap rokok orang lain; bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bcrkewajiban mcnctapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Hak dan Kewajiban
Bab IV Penetapan KTR
Bab V Penyelenggaraan KTR
Bab VI Pengendalian Penyelenggaraan KTR
Bab VII Pembinaan dan Pelaporan
Bab VIII Peran Serta Masyarakat
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2013/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen,
pengangkatan, Pemberhentian Direktur dan Pembantu
Direktur Akademi Kebidanan berjalan efektif dan efisien,
maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2l Tahun
2AOg tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati
Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkart
II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi
Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, pcriut
disempurnakan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; Pp No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 32 Tahun 1996; PP No 60 Tahun 1999; Pp No 38 tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permenkes No 119/MENKES/PER/X/2004; Permenkes No 1192/MENKES/PER/X/2004;Permenkes No HK.00.06.2.4.3199; Permendagri No 53 Tahun 2011; Perda Kab kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Tk II Kendal No 3 Tahun 1999; Kepbup Kendal No 10 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup kendal No 21 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketiga atas Kepbup kendal No 10 Tahun 2002
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
