PERWALI Kota Pasuruan No. 45 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN Mengubah Lampiran Seluruhnya sehingga berbunyi sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan, tarif retribusi pelayanan kesehatan
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan prekonomian masyarakat, serta
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang
diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan
Sosial maka perlu mengubah tarif retribusi
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun
2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 34).
Perubahan tarif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin
keberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan di RSUD dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan penambahan jenis pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2015
PRODUK TERNAK SAPI-TARIF KONTRIBUSI PENJUALAN-STRUKTUR DAN BESAR
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 07, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 293
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besar Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penjualan ternak sapi milik Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
serta struktur dan besar tarif penjualan produksi ternak sapi Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian nilai jual sesuai perkembangan perekonomian dan standar harga yang berlaku; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Struktur Dan Besar Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/Ot.210/7/2000 tentang Pelaksanaan Sistim Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
Peraturan ini terdiri dari II Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2015
PEDOMAN - PENGINTEGRASIAN - LAYANAN - SOSIAL - DASAR - PADA - POS - PELAYANAN - TERPADU - DI - KOTA - BANJAR
2015
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BD 2015/NO.7
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR PADA POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BANJAR
ABSTRAK:
Bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Perda Kota Banjar No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Banjar No. 15 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pada Pos Pelayanan Terpadu Di Kota Banjar, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Ruang Lingkup; Sasaran Pengintegrasian; Jenis Pelayanan; Pemberi Pelayanan; Kedudukan Kader; Instansi Teknis Pembina; Mitra; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Banjar No. 15 Tahun 2012
14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015
PERWALI Kota Sukabumi No. 189 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dan Kegiatan
Kelompok Prolanis Program Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Unit Pelayanan
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Dan Unit Pelayanan Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan Kota Sukabumi
PERWALI Kota Sukabumi No. 189 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dan Kegiatan
Kelompok Prolanis Program Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Unit Pelayanan
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Dan Unit Pelayanan Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan turunnya harga bahan bakar minyak, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, sehingga menyebabkan adanya penurunan tariff angkutan penyeberangan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1965, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permen ESDM No. 34 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 1 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tarif Angkutan Penyeberangan Lalu Lintas Bardan-Siantan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD. 2015/ No, 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 440 / 20 / Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota
ABSTRAK:
Produk hukum daerah meliputi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang berisi pengaturan, bersifat, berlaku serta mengikat umtuk umum dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individuan, konkrit dan berlaku khusus. Dalam rangka tertib substansi pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan, perlu dilakukan pencabutan Perwali yang bersifat penetapan. Pencabutan ini perlu ditetapkan dengan perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pencabutan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
