Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.181 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Abstrak
Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Download file:
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengawasan Intern Pemasyarakatan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Sistem Pengendalian Intern
Download file:
bn618-2011.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
bn901-2011(1).pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman
Download file:
bn954-2011.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Remisi Susulan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan
  2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan
Download file:
bn223-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Abstrak
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Download file:
bn333-2010.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Kementerian Pertahanan
Abstrak
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhan No. 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan
Download file:
9 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
Abstrak
Hak Asasi Manusia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
Download file:
Permenhan Nomor 9 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Kementerian Pertahanan
Download file:
Permenhan Nomor 42 Tahun 2012.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengangkatan Penyidik Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Abstrak
Hak Asasi Manusia Tindak Pidana
Download file:
Peraturan Kejagung Nomor 5 Tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan