Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.473 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenkumham Nomor M.08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga, Nama, Lambang Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Download file:
18 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Mencabut
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
  2. Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
Download file:
Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/012/VIII/1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah dan Surat Keputusan Nomor SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/012/VIII/1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
  2. Surat Keputusan Nomor SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
Download file:
Permenhan Nomor 11 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Permenhan Nomor 35 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi
Download file:
PM_139_Tahun_2016_(1).pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 138 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PM_138_Tahun_2016.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana
Download file:
Peraturan Kejagung Nomor 3 Tahun 2023.pdf
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download file:
Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019.pdf
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Mencabut
  1. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  2. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
  3. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  4. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  5. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
  6. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  7. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  8. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat
  9. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
Download file:
2024pkpu008.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan