PELAKSANAAN PELAYANAAN ADMINISTRASI DAN PENYAJIAN DATA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanaan Administrasi Terpadu & Penyajian Data Kecamatan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta meningkatkan kelancaran, efektifitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintah menuju tatakelola pemerintah yang baik.
Dasar hukum Peraturan Bupati adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 19 tahun 2008; PERPRES No. 98 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Penyajian Data Kecamatan di lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan; Tugas dan Kewenangan Camat; Pelaksanaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 18 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014 2018 perlu disempurnakan untuk keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 82 Tahun 2001; Perpres No. 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2269/Menkes/Per/IX/2011; Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 876/Menkes/SK/VIII/2001; Perda Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem
ndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa
Pasal 3 Penegasan Batas Wilayah Desa Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen pengusahaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan; pembiayaan penyiapan tersebut belum diatur dalam APBN maupun APBD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017.
UU No. 5 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 1997; Perpres No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 20 Tahun 2015; Perpres No. 97 Tahun 2014; Inpres No. 1 Tahun 2016; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen ATR/Kepala BPN No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2017; Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017.
Penetapan biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 28 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2017
dinas kominfo, kehumasan, statistik, dan persandian kabupaten Halmahera Barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati: Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2017
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menegah Pertama
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menegah Pertama
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Dana Operasional Sekolah (BOS).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ahun 2014 tent(5) Permendagri No 77 Tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluraran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 6 Tahun 2017, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuaan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepda Parpol, perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab Tuban TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 2 Tahun 2008
3. UU No 8 Taun 2012
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 5 Tahun 2009
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Permendagri No 77 Tahun 2014
9. Perda Nomor 6 Tahun 2007
10. Perda No 4 Tahun 2008
11. Perda No 23 Tahun 2016
12. Perbup Nomor 28 Tahun 2011
13. Perbup Nomor 15 Tahun 2015
14. Perbup Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kab Tuban TA 2017.
Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemda kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
