Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.473 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum
Abstrak
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 58 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 51 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 49 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 44Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan