PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.473 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211)
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 143 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 142 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 139 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
  2. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan