PERBUP Kab. Karanganyar No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan
motivasi keija pegawai serta memberikan identitas dan
keseragaman berpakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil
Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu mengatur penggunaan
pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian
Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997; Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 dicabut.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 68 Tahun 2014
PERBUP Kab. Purworejo No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2014/No. 69 Seri A Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014,
telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2014; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
tingkat kebutuhan serta dengan mengingat peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo
sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 66 Tahun 2014
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2014/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan/Desa,
RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan dan RKPD tingkat
Kabupaten, serta Forum gabungan SKPD/Forum SKPD
perlu adanya pedoman Pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun
2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2014
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2014/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi {HKT) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaram 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M- DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT. 140/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Batang tahun anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2014
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2011
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2014/No. 65 Seri E Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten
Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
50.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan perubahan peraturan perundang-undangan
yang mengatur Desa, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga
perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46
Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46
Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 63 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa dan untuk meningkatkan
tata kelola pengadaan barang/jasa di desa,
serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat
desa, perlu pengaturan tata cara Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif, dengan tetap memperhatikan
tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip
pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
51 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang, perlu penyeragaman tata naskah dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang tidak sesuai lagi dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturaji Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Bupati tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
85 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin
ABSTRAK:
bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah; bahwa dalam rangka memotivasi lulusan SMA/SMK atau sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Beasiswa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dantujuan, jumlah beasiswa, pemanfaatan beasiswa, persyaratan, tata cara pengajuan dan mekanisme pencairan beasiswa, laporan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penertiban Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pengelolaan barang milik daerah, masih terdapat
sejumlah permasalahan yang memerlukan kebijakan
sebagai pedoman tindak lanjut penyelesaian serta
untuk mencapai keseragaman persepsi, langkah dan
optimalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah
pelaksanaan kegiatan penertiban barang milik
daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
penertiban Barang Milik Daerah yang efektif, efisien
dan akuntabel perlu diterbitkan Peraturan Bupati yang secara teknis mengatur tentang Penertiban Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penertiban Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penertiban barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2014.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
