Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.350 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
Mengubah
  1. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Download file:
PMK Nomor 64 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 156 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
Download file:
2011 PMK 242.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 196 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 6 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
2011 PMK 220.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 28/PMK.07/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 240 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil
Download file:
2011 PMK 47.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 164/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Mencabut
  1. PMK No. 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Download file:
PMK Nomor 199 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.010/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua
Abstrak
APBN
Download file:
2011 PMK 48.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan