Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.866 peraturan dalam 0,094 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas di Kabupaten Magelang

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

341296685-perbup-4-2015-s...bupaten-magelang.pdf

puskesmas - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas di Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa Puskesmas di Kabupaten Magelang telah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/561/KEP/ 31/2014 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Bertahap Pada Puskesmas Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal pada puskesmas, penerapan dan pencapaian SPM, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065.2/324 Tahun 2012

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...mor 4 Tahun 2015.pdf

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065.2/324 Tahun 2012 dicabut.
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2015

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP PESIBAR_4_2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan

Download file:

PERBUP 3 2015.pdf

PENYEWAAN TANAH EKS BONDO DESA - PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penentuan formula tarif sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan se Kabupaten Grobogan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah bahwa pemakaian kekayaan daerah harus dikenakan retribusi; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan · Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Und~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nornor 33 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan penghapusan ayat (4), perubahan Pasal 6, Pasal 9.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 diubah.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015.pdf

SATUAIY BIAYA KIIUSUS UNTUK KEGIATAIT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KISATUAN BANGSA, POLITIK! DA]Y PERLINDUIYGAN MASYARAKAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20ll Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan D^-^^*^ t/r^-+^-.: A ^^-^ A^^ f,/r^-+^-: n^l^* I\T^-^-: \T^*^- rl iivl iTci.rlj,cl lvrr-ij'Lr-i. I r-rEictlllc]L ij.ciii ivii.,j'iLUl i iJctlci.i.i'i l.rtv6vi i j'I\Jiiivj, - Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeiiharaan Keruicunan Umat Beragama, Pemberdayaa.n Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun zOLl Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai trrgas clan kewqliban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, telah diberlakukan beberapa Kebdakan Daerah berupa Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik. dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta stabilitas ketentraman/keamanan di bidang sosial politik dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Jeneponto, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota tim yang berasal Cari Satuan l..erja Perangkrat Daerah {SKPDI Can instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahr-r-n 1959 nomor 74, Tarnba-ha-n L.embara-n Negara Republik Indonesia Nomor L8221; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reor:trlik Incl-onesia Nomor 52.341 : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tar".tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . n r n---- -.-:--a-1- l-T-.-- -.- -o 6-!-=-.- n--^-- +. P'craturafl .Heriiertrii-nii i\ornor 06 iair-uri zuuc tentaiig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Ahl 6d-irtnAlnn^-6/n1 I-ri0nraJr-:7'iai-ruil.'zvvo / i\ul-r].ur o iafi.url z\rwu rEr-r-Li1r-tB.i-equlr-1i1tn Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Ken-rkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah lbadat; - n- __ aa--_r_.-: n_l_--- f,?---___: A!_=___=- 11 ,Tr,-t-__,_ d6^a 6_-_!- Cr. ts-eratliraii t=vi€iitei'i Uaiairi i\egeri i'.iOlr-iOi= ii iailUli ZL)UO ieiitaiig Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2A1L Tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OOO Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 211); 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; E- Peraiuran Menteri Daiarn iriegeri iriornor 49 Tahun 2OiO Teniang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor a55); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2OLO Tentang Fedoman Femanfuruan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berii;a Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor a56); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 I PMK.O2 / 2Ot4 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 3441; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentanrg Pemben-uukanr Organisasi danr Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190)
MenetaPKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN IT/IACVADATlN'TI IIIf],rJif}iv-lil.J-rl. BAB I KETEIETUA55 UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2- Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. tsupati adaiah Bupail jeneponio. 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang sel-anjutnya d.isebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, pitidt<, das Ferlinduigan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, <ian Perlinciungan Masyarakat selaku trejabai Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugal dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 7. 5l** Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiin kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagiarr tr-rgas clan fi-rngsi Baclan Kesi-tr_ran Bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat. 8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 9. Kornutiilas irrtelijcri Daerair yarlg seiairjulriya dise'u-ut KOi\,iiiiDA adaiair Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto. 10- KOMINDA Kabupaten adalah K-omunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Bupati. 1 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto. 12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan trrgas meiakukan pembinaan kepada FKDIvi yang ada cii wilayahnya masing- masing. 13. Forum Ker";k-unan Llmat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto. 14. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto. 15. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah Forum l-- !? I l: ta-l- - --!--- ! , rerrtDaLrraii AeD€ufgsaar] ct1 h,aDl-iPa[elr JellePon[o. 16. Dewan Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melak;kan pembi:eaan k-epada FPK yang ada di wilayahnya masing-masing. 17. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuar, tarif, dan indeks yang digunakan untuk men5rusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. i8. Mitra Fenggaiangan acialah orang I badan yang ciiiugaskan Kepaia Bacian dalam rangka pena.nga.nan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 19. Cipta Kendisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepah- Radan dalam rangka membangUf,, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. 20. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancarnarl terhadap ideologi adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 2l.Pemxttauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 22. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan IDangsa dan politik aciaiiu\ kegiaian yarrg diiakukan oieh orarrg i badan yeu-rg ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan ke melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 23. Pencegahan Dini adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengemtrangan kesatrran bangsa dan politik. 1. 2. Bagian Kedua Maksud dan T\rjuan Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. trrjuaiin5,-a adalah : a. Untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; b. IJntuk memberikarr kepa-stian hukum tragi petugas pelaksa-na da-lam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, dan politik; dan c. Tci:wujudnya op'uimalisasi pclaksanaan kcgiatar, pcmbinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. BAB ii LIITGKUP KEGIATAIT Pasal 3 Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan bia:ra untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi. Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi kegiatan : a. Pengkoordinasian, pemantauan, dan pencegahan dini di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Fa-silita-si dan dukr-rngan teknis dala:n menggera-kkan pera-n serta- lem,tagakemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan c. Penggalangan dan cipta kondisi dibidang kesatuan bangsa dan politik. BAB IU SATUAN BIAYA KIIUSUS Pasal 4 1. Satua-n Bia3ra Khu-sus mempaJ<an ba-tas tertinggi bagi Baclan Kesatua:t Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat2. 2. Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bunati ini. BAB IV PENG-+NGG-AR-{U Pasal 5 1. Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Deerah (RKA - SKPD! dan Dokr:men Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 1. 2. Perangkat Daerah {DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat pemnclang-unclangan. tatacara pen3rusunan RKA SKPD l- sesuai dengan ketentuan peraturan BAB V PIUCAIRAN D-A![ PERTAIGGUUGJAWA=BAIT Bagian Kesatu Pencairan Pasel 6 Prosedur pencairan €mggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perta:rggung!awa-ban Pasal 7 1. Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 masing-masing harls dilengkapi dengan dokumen sebagai berikr-rt : a. KOMINDA, FKDM, FKUB, dan FPK: 1) Surat Keputusan Penetaparl I Penunjukan; ^! ? ---- -.-L--11 --r:-!-1,1--.--2?-L ---1---!- -!-, z) LaP()raIr LtrrLuns yeurts uu.aK rJersuaL rarrasla; uarr 3) Daftar Honorari\m / Uang Transport. h Penoknnrdinasian u_njuk rasa, konflik sosial, a=L-si. teror dan allrcatnan terhadap ideologi : Surat T\rgas dari Kepala Badan; Laporan Tertulis; Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisn5ra-); da-n +) Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima. c. Untuk pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancarnarl terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesahran bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa. konflik sosial, aksi teror dan ancarnan terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus : 1) Surat T\rgas dari Kepala Badan; 2l Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan. -! ^-:.-!- Y7- -- (I. -!:-' urp-La [oriclrsr : 1) Surat T\.rgas dari Kepala Badan; 2l Lanoran tert:lis var:!.s tida-k- bersifat rahasia: J _--O 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan -4\ lZ--:L_-_ _: _-_-_- r__-__-__-J 1 t i'r !_ : -1 t +i i\ul-Larlsl uarlB -Lr-'alfsPor-E uan ua.il.8 il]ar<aIl yar-rB fural]ua flBairi olell Kepala Badan. 5) Kuitansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi, seminar, tabligh akbar; dan/atau 6) Kuitansi dari transaksi pembayaran media massa (media cetak I elektronik) BAB VI PENGENDATIAN Pasal 8 Pengendalia-n terha-dap pelaksanaa-n Peratr-rran Br-rpatr ini dilakukan oleh Kepala Badan; Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB VII KTIEITTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin5ra, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petujuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Cirebon

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download file:

2015 3 E2 BD PERBUP PETUN...ABUPATEN CIREBON.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 03 TAHUN 2015.pdf

pedoman

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015,
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang PengeJolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 14.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI PENGELOLAAN KAS BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB X KERUGIAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
54 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014

Download file:

jdih_251021082923617608732d177.pdf

STANDARISASI BIAYA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2014; bahwa pada Lampiran I Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa item indeks harga/biaya yang perlu disesuaikan dengan beban kerja, perubahan harga pasar, dan beberapa penambahan indeks harga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran 1.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 diubah.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP PESIBAR_3_2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT