bIAYA KEGIATAN OPERASIAONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang peran Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai misi
memberikan pelayanan prima dalam pencegahan dan
pemadaman kebakaran dalam membantu Kepala Daerah
untuk meningkatkan ketahanan lingkungan bersama
masyarakat dan menciptakan suatu kondisi daerah yang
tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda
pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
SBK DAN IMPLEMENTASI;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN SANKSI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016;
1. KETENTUAN UMUM; 2. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH; 3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa serta menindaklanjuti
hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan,
maka perlu membentuk desa persiapan Liku Mulya Sakti
Kecamatan Bulik dan desa persiapan Batu Selipi Kecamatan
Belantikan Raya Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN;
BAB HI
BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 13 TAHUN 2003; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 45 TAHUN 2015; PP NO. 46 TAHUN 2015; PERPRES NO. 109 TAHUN 2013; PERMENAKER NO. 29 TAHUN 2015; PERMENAKER NO, 44 TAHUN 2015; PERMENAKER NO. 1 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG PESERTANYA MERUPAKAN PESERTA PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH. JAMINAN YANG DIBERIKAN YAITU, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47)
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
a. bahwa pakaian dinas khusus dan atribut pakaian dinas khusus petugas pemadam kebakaran merupakan sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang mencerminkan wibawa, disiplin, kepastian tugas serta meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran ada Dinas Pemadam Kebakaran.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Pakaian Dinas
Pasal 10 Model POU I dan POU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Pasal 41 eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Setoran Pajak Daerah Dari Wajib Pajak Melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pembayaran pajak dilakukan di kas umum daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan hasil penerimaan pajak yang diterima harus disetorkan ke KUD selambat-lambatnya 1x24 jam dan/atau dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke tempat pembayaran yang ditunjuk. Untuk penentuan jangka waktu penyetoran penerimaan setoran pajak daerah dari WP melalui petugas pemungut pajak daerah yang melibihi 1x24 jam harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pontianak No. 5 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 7 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 8 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 10 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemungutan Pajak, Jangka Waktu Penyetoran, Tata Cara Penyetoran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 30 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sanggau No. 24 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Perbup No. 35 Tahun 2016 tentang SBU Pemerintah Kab. Sanggau TA. 2017 sebagaimana diubah dengan Perbup No. 29 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Satuan SBU, Besaran SBU, Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
10 Halaman; Lampiran : 43 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
