PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.298 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur
Mengubah
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 pada Pasal 1
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1966
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 319 Tahun 1960
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 316 Tahun 1960
Pers, Pos, dan Periklanan Perpajakan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 309 Tahun 1960
Pers, Pos, dan Periklanan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan