Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.473 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI_38_TAHUN_2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh Dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI_35_TAHUN_2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh Dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI_34_TAHUN_2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI_33_TAHUN_2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Pemendagri No.32 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh Dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI_31_TAHUN_2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Permendagri Nomor 29 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Permendagri Nomor 28 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri 23 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah
  2. PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
  3. PERMENDAGRI No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah
Mencabut sebagian
  1. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
    mencabut sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat Perjanjian dan Nota Kesepakatan
Download file:
Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan