Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan Dan/Atau Penghapusan Dusun Di Wilayah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mentri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan
dan Pembubaran Badan U saha Milik Desa, perlu diatur tata
cara pembentukan dan pengelolaan Badan U saha Milik Desa
telah ditetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kabupaten Buton Tengah tentang Pedoman Pendirian,
Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun.2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia II
Nomor 5394); /
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \
2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2014 tentang
pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Nomor 1 72 tahun
2014)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang dana Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5694);
8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur tata
cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor 2);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDes BAB III PERAN DAN STRATEGI BUMDes BAB IV PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN JENIS USAHA BUMDes BAB V SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes BAB VI
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGELOLA BUMDes BAB VII MANAJEMEN USAHA BUMDes BAB VIII PERMODALAN
BAB IX TAHUN BUKU DAN BAGI BASIL BUMDes BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB XI
ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes BAB XII
ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes BAB XIII
NERACA USAHA DAN KAIDAH AKUNTANSI BUMDes BAB XIV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes BAB XV
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2015
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTAENG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantaeng Tahun
Anggaran 2015 sudah tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Bantaeng tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Dokumentasi dan Informasi Hukum|69
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5669;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten
Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Tingkat Agen Dan Pangkalan Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui kepala dinas dan kepada Perusahaan pemberi kerja Tenaga Asing dikenakan Retribusi Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU N. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN - SISTEM RUJUKAN - PELAYANAN KESEHATAN - PERORANGAN
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui prosedur dan mekanisme alur rujukan yang efektif, efisiensi dan transparansi terhadap pelayanan kesehatan perorangan, perlu mengatur pedoman sistem rujukan kesehatan perorangan;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.32 Tahun 1996; PP No.39 Tahun 1995; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERMENKes No.001 Tahun 2012; PERGUB No.71 Tahun 2013; PERBUP Tanjung Jabung Timur No.12 Tahun 2006
Perbup Ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan SIstem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, meliputi: Maksud dan Tujuan; Jenjang Rujukan Medis atau Spesimen; Wilayah Cakupan Rujukan; Alur Rujukan; Syarat Rujukan; Kewajiban Fasilitas dan Sarana Pelayanan Kesehatan; Penanggung Jawab Sistem Rujukan; Informasi dan Komunikasi; Pembiayaan; Ketenagaan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2015
PERBUP Kab. Ciamis No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis
Mengubah
PERBUP Kab. Ciamis No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang
ANGKUTAN PENUMPANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN KELAS EKONOMI - TARIF BATAS ATAS DAN BAWAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah
tentang Kebijakan baru Penetapan Harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhitung mulai
tanggal 19 Januari 2015, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif
Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan
Penumpang Perkotaaan dan Perdesaan Kelas
Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten
Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas
Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan
Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 mengenai Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang
perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi dengan mobil bus umum
yang menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Bensin (Premium)
di Kabupaten Pemalang dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh dan perubahan pada Pasal 2 mengenai Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang
perdesaan kelas ekonomi dcngan mobil bus urnum yang
menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Solar di Kabupaten
Pemalang dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nornor 41 Tahun 2014 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, pengaturan mengenai honorarium dan nomenklatur program/kegiatan belum mencakup seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
-
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
anggaran belanja daerah secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar negeri
maupun perjalanan dinas dalam negeri kunjungan kerja
studi banding penyelenggaraan rapat yang dilakukan di
Iuar kantor dan mengurangi kegiatan workshop, seminar
maupun lokakarya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat
Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara pejabat pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap dan pimpinan serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri kunjungan kerja studi banding penyelenggaraan rapat yang dilakukan di Iuar kantor dan mengurangi kegiatan workshop seminar maupun lokakarya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
