Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.473 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 20 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 19 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 15 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Wajo Dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 14 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Download file:
Permendagri Nomor 12 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Download file:
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
  2. PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 69 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 68 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan