Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Mengubah
  1. KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
  2. KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
  3. KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  4. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Download file:
Keputusan_Presiden_no_113 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Download file:
Keputusan_Presiden_no_96_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Download file:
Keputusan_Presiden_no_90 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
Download file:
Keputusan_Presiden_no_85 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_61_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  2. KEPPRES No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Download file:
Keppres_No_104_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perpres No. 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Download file:
Keppres_No_75_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 146 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_146 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_99 Th 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum
Download file:
Keputusan_Presiden_no_97 TH 1998.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan