Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Transportasi dan Akomodasi Komite Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa da!am rangka penggunaan biaya transportasi dan
akomodasi, Komite penanggulangan Kemiskinan agar tepat
sasaran perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan
penggunaan biaya transportasi dan akomodasi Komite
Penanggulangan Kemiskinan; bahwa petunjuk pelaksanaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda No 1 Tahun 2006;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Transportasi dan Akomodasi Komite Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2006 merupakan pedoman dalam rangka menunjang operasional kegiatan Komite Penanggulangan Kemiskinan tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2006.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2006
PERWALI Kota Magelang No. 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Mengubah
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dcngan berlakunya harga Bahan Bakar Minyak yang baru serta
perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota
Magelang Tahun 2006 perlu diubah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahuo 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magclang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2006.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan pedoman
dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan maka perlu
mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan agar berhasil guna dan
berdaya guna serta adanya penataan kelembagaan di lingkungan
pemerintah Kota Pekalongan, maka Badan Akreditasi Sekolah Kata
Pekalongan Tahun 2005 - 2009 yang ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Pekalongan Nomor 2 tahun 2005 dipandang perlu untuk
ditinjau dan disempurnakan; bahwa untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dimaksud perlu membentuk kembali Badan Akreditasi Sekolah Kata Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan badan akreditasi sekolah, susunan organisasi badan akreditasi sekolah, tugas dan fungsi badan akreditasi sekolah, tujuan dan prinsip, ruang lingkup akreditasi sekolah, penentuan peringkat akreditasi sekolah, pelaporan dan tindak lanjut, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2005.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 dicabut.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah
agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan
koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Pekalongan supaya dalam pelaksanaanya bisa
dilakukan secara terpadu ; bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil guna, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil merupakan
salah satu sarana pembinaan kepegawaian untuk
memelihara persatuan kesatuan, jiwa korsa, dan identitas,
dalam menunjang terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang
profesional; bahwa penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil,
beserta kelengkapan dan atributnya, sebagai identitas yang
mudah diketahui, harus dapat mencerminkan citra Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, produktif, efisien, disiplin,
bermoral serta bertanggungjawab; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
Peratran walikota ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2005.
40 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran · Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006 dapat berjalan lebih efektif clan
efisien sesuai peraturan clan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan
Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Magelang ;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004;
Peratran Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Dipangkalan Di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menghindari perbedaan Harga Eceran
Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah perlu ditetapkan
Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan di
Kota Magelang; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dituangkan
dalam Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi ( HET) Minyak Tanah di Pangkalan di Kota Magelang per liter sebesar Rp. 2.270.00 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2005.
Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.1/03/112 Tahun 2003 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2005
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah - pembentukan
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2005/No. 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan serta untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Llndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kata Pekalangan Namor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
