PERBUP Kab. Batang No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Batang No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya revisi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2017, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang
Nomor 25 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sa tang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 mengenai jumlah APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, di sebagian desa ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan sejak proses perencanaan; Bahwa ketidaksesuaian dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017
Materi Pokok: Maksud pengaturan ini adalah agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa Tahun Anggaran 2017, dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebelum ditetapkannya Peraturan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Jumlah Halaman: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Pajak; b. berlakunya UU no.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, PEMKAB Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian penetapan Pajak Penerangan Jalan; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1995; PERMENKEU No. 11/PMK.07/2010; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan
NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2017/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian
wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad
1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940
Nomor 450
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4219
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5234
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
183
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 187
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 191
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011
tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
196
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014
tentang Kepariwisataan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 208 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014
tentang Izin Gangguan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 211 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin
Gangguan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 222
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Reklame Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236
40. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50
Materi Pokok Perbup ini adalah: -Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas PM dan PTSP
melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau perangkat
daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. -Semua permohonan izin yang sudah diajukan ke pengelola
perizinan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini, tetap diproses di pengelola perizinan yang lama, kecuali
izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin pembunagan
air limbah dan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota dan berdasarkan ketentuan dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, namun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 83 tahun 2006; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2007; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan yang memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah guna mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cilacap. Pembahasan laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan
(mobilitas) penduduk nonpermanen di Kabupaten Gresik
diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan
penduduk nonpermanen melalui pendataan penduduk
nonpermanen;
b. bahwa agar pendataan penduduk nonpermanen
sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan
dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan
pendataan penduduk nonpermanen;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk
Nonpermanen, Pelaksanaan pendataan penduduk
nonpermanen dilakukan di Kabupaten/Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan
Dokumen Administrasi Kependudukan.
1. Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam
Pendataan Penduduk Nonpermanen;
2. Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan
melalui pencatatan dan pengelolaan data;
3, Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang
mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai
hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk
Nonpermanen;
4. Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen digunakan
dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan di Kabupaten Gresik.
5. Bupati melaporkan hasil pendataan Penduduk
Nonpermanen kepada Gubernur Jawa Timur melalui
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi
urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun
paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SEPONTI JAYA, DESA WONOREJO, DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI DAN DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Wonorejo, Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, dan Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SEPONTI JAYA, DESA WONOREJO, DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI DAN DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PermenkopUKM No. 13/Per/M.KUKM/X/2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung No. 32 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa unhrk meiaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), pasal lg ayat {4), pasal 2J ayat {S) dan dan Pasal 24 ayat (3) peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang peratrrran
Pelaksanaan perat'ra' Daerah Nomor 4 Tahun 2oLz tentang Hak Keuangan da' Administratif , pimpina' dan Anggota Dewan Persakilan Rakyat Daerah;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM 2. STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 4. STANDAR KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD 5. BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KALENGKAPAN DPRD
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI KECAMATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tugas dan fungsi organisasi di Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
10 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
