Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi kerja bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, serta memudahkan penyaluran Bantuan Keuangan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dimana terdapat pasal yang diubah yang meliputi Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006.
Peraturan tersebut berisi tujuh pasal tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
6 halaman; 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2017/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk keperluan Mendesak di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan penyediaan
layanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Kendal, maka sesuai Surat Pernyataan Bupati
Kendal tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Acara Rapat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 21
Juni 2017 perlu dilaksanakan beberapa kegiatan yang dibiayai
melalui Pendanaan Keadaan Darurat untuk keperluan
mendesak dengan mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2017; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan
pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
untuk keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan
Darurat Untuk Keperluan Mendesak di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendanaan keadaan darurat, pelaksanaan pengeluaran, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencairan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu merubah Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2006;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
14 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 9 halaman lampiran (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TABANAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup Kabupaten. Rekomendasi penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan dalam memperoleh izin penelitian. Serta untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin praktik kerja lapangan, dan izin kuliah kerja nyata perlu diselenggarakan pelayanan perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; Permendagri Nomor 64 Th 2011.
Materi Pokok: Peraturan Bupati ini disusun untuk mengatur tentang izin penelitian, PKL dan KKN berisi diantaranya tentang Ketentuan Perizinan, Izin Penelitian,Izin PKL, Izin KKN, Izin Penelitian, PKL, dan KKN Secara Online, Pendelegasian Pemberian Izin, Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administrasi, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, dan Penelitian dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelayanan Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan secara Online
Jumlah Halaman: 15 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 32 Tahun 2017
PEMBENTUKAN - TUGAS POKOK - FUNGSI DAN TATA KERJA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi terhadap penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana;
bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Muna Barat yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang No 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Pembentukan, Kedudukan, dan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselon dan Kepegawaian; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.72 Tahun 2012, Perpres No.32 Tahun 2014, Permenkes No.1 Tahun 2012, Permenkes No.69 Tahun 2013, Perda No.25 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang lingkup; Jenjang Rujukan; Sistem Rujukan; Pembiayan Rujukan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
