Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketenluan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 44/PMK.05/2009 1entang Rencana Bisnis Dan Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, pertu dlsusun Rencana Strategis Bisnis Ru mah Saki! Umum Deerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati lentang Rencana Strategis Bisnls Rumah
Saklt Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahu.n 2004; Undang-Undang Namer 33 Tahun 2004; Undang-Undang Namer 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Namer 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negerl Republlk Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK0512009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indooesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/II/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 228/Menkes/SK/Ill/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyusunan renstra bisnis BLUD, jenis pelayanan, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
126 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Dcsa, perlu dilakukan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa
Bab III Asas Dan Tujuan
Bab IV Musrenbang Desa
Bab V Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa
Bab VI Evaluasi
Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
61 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2011/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara
berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan
adanya dokumen perencanaan yang selaras dengan
upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang
Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun
2010-2015,maka pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah
Kabupaten Rembang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 12. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pernerintah Nornor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pernbangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nornor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
Pernbagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah,
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 18. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 201 O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2
T ahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 90); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun
2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 1 O
Tahun 201 O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2015; 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam
2010 tentang Pedoman
Pendapatan dan Belanja
2011; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 T ahun
201 o tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Materi Pokok Perbup ini adalah: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rembang Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun
2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rembang Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun
2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012-2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai Milenium Development Goals (MDGs) Bidang Air dan Penyehatan Lingkungan yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang berkelanjutan pada tahun 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 9RPJMN) 2010-2014 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai upaya meningkatnya derajat dan kualitas hidup manusia, perlu adanya komitmen dan tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 1988, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.16 Tahun 2005, Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2919, Kepmenkes No. 852/MENKES/SK/IX/2008, Perda No.9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Strategis, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2011/No.26 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di
Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 telah ditetapkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2011, sebagaimana
telah ditambah dengan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 35.1 Tahun 2010 tentang Tambahan Kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2011; ahwa berdasarkan hasil Pembahasan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2011, antara Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 dengan Tim
Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun
2010 terdapat penambahan kegiatan yang sangat
penting dan mendesak, sehingga Rencana Kerja
Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai
dengan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35.1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.5 Tahun 2010, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Kalbar No.8 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2009, Perda No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistematika RKPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2011.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 289 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
