Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian dan Tata Cara Penyaluran
Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur
Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian dan Tata Cara
Penyaluran Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 1, Pasal 11, Pasal 11a, Pasal 14, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undung Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Sistematika; Sumber Pembiayaan; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023
PERBUP Kab. Wonogiri No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab
untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan
informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi
Hukum lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan
Dokumentasi dan lnformasi Hukum perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur tentang penyisipan Pasal 4A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengkajian Risiko Bencana
ABSTRAK:
Kabupaten Bintan merupakan daerah rawan
bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar
pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran menyeluruh
terhadap risiko bencana di Kabupaten Bintan dengan
menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan
Kapasitas Daerah, perlu mekanisme yang terstruktur. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2009; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2006; Permendagri No.27 Tahun 2007; Permendagri No.2 Tahun 2018; Perka BNPB No.4 Tahun 2008; Perka BNPB No.2 Tahun 2012; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pengkajian Risiko Bencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2023
pedoman - penyusunan - analisis - jabatan - analisis - beban - kerja - dan - evaluasi - jabatan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung - barat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Status Kedudukan Dan Jabatan ASN, Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan, Tim Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
107 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 487
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Belajar 12 Tahun
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
c. bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajin Belajar, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dalam meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud dalam hurus a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah .Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54100);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pend:idikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan clan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan rum Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah [Lembaran Negara Republik Tahun
2010 Nomor 97 Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabuparen Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 - 2026.
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Maksud dan Tujuan;
Bab III Ruang Lingkup;
Bab IV Azas, Sasaran dan Target;
Bab V Hak dan Kewajiban;
Bab VI Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
Bab VII Penjamin Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
Bab VIII Peran Serta Masyarakat;
Bab IX Kerja Sama;
Bab X Pembinaan dan Pengawasan;
Bab Xi Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan perioritas
pembangunan daerah yang terfokus kepada pencapaian
kinerja pembanguan, perlu ditetapkan indikator kinerja
utama pembangunan; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenpanRB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 11 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2022; Perda No. 10 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk Indikator Kinerja Utama, Implementasi Indikator Kinerja Utama, Reviu dan Evaluasi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 159 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ Tanggal 10 Maret 2023 Prihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA.2023, DBH DR TA. 2023 dan DAK TA. 2023 Surat Gubernur Jambi Nomor S.663/SETDA.KESRA-1.2/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Tanggal dan Terna MTQ ke-52 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dan dalam rangka tertib administrasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo
UU No.59 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No,1 Tahun 2022; UU No.28 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.33 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2020; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2018; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; PMK No.43/PMK.07/2021; Permendagri No.84 Tahun 2022; Kep. Gubernur Jambi No.1078/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2022; Perda Kab.Tebo No.15 Tahun 2021; Perda Kab.Tebo No.13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tebo No.159 Tahun 2022 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini merubah ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tebo No.159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo No.2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo No.159 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA.2023 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tertera pada lampiran peraturan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Pasal 1
Merubah ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan ini.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dan Besaran Alokasi Dana Mukim
ABSTRAK:
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu diatur tata cara
penyaluran alokasi dana Mukim;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Kedudukan, BAB III Sumber ADM, BAB IV Pengalokasian ADM, BAB V Penganggaran ADM, BAB VI Pengelolaan ADM, BAB VII Mekanisme Pengajuan, BAB VIII Pelaksanaan Kegiatan, BAB IX Penyaluran, BAB X Laporan Pertanggungjawaban, BAB XI Pembinaan dan Pengawasan, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi,
antar program, antar kegiatan antar subkegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/ atau sub rincian;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 20 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun , PP No 55 Tahun 2005, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permensos No 9 Tahun 2018, PermenPUPR No 29/PRT/M/2018, Permendagri No 36 Tahun 2018, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 101 Tahun 2018, Permendagri No 114 Tahun 2018, Permendagri No 121 Tahun 2018, Permenkes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerMendagri No 59 Tahun 2021, Permendikbud Ristek No 32 Tahun 2022, Permendagri No 84 Tahun 2022, Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021, Perda Kab Way Kanan No 2 Tahun 2021, Perda Way Kanan No 8 Tahun 2016, Perda Kab Way kanan no 8 Tahun 2022, Perda Kab Way Kanan No 10 Tahun 2022, Perbup Way Kanan 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Halaman : 16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
