Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.480 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik
Download file:
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2019.pdf
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Pelayanan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Download file:
Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Perka_12_Tahun 2015.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Perka_BKPM_9_2015.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
Download file:
2014. PERKA 4 SPIPISE small.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_2_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_1_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Perka_7_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Perka_6_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Perka_6_2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan