PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.487 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permentan No. 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Cipta Kerja
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Mengubah
  1. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf C dan Ketentuan Bab III huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian
Mencabut
  1. Permentan No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  2. Permentan No. 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Diubah dengan
  1. Permentan No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Mencabut
  1. Permentan No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/9/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Kehumasan dan Keprotokolan Departemen Pertanian sepanjang yang mengatur mengenai kehumasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan