Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan sewa dan pajak daerah perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; bahwa bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengelola reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka perlu pengaturan tentang pengelolaan reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang subjek reklame, tata cara pengisian materi tayangan, dasar pengenaannilai sewa, tata cara sewa, pembayaran sewa, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENATAAN REKLAME
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016.
Penataan reklame, titik lokasi pada lokasi persil; Penyelenggaraan reklame di lokasi pemerintah daerah dan pada kendaraan; Jenis reklame; Materi reklame; Pembongkaran reklame.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Semarang; bahwa penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) Kota Semarang perlu mengacu pada
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan
Renstra OPD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-
2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan
Walikota Semarang tentang Roadmap Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan yang memuat kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini, tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah, kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah, fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 134 Tahun 2016 dicabut.
235 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penyelenggaraan media Reklame sesuai dengan penataan ruang serta pembangunan fisik kota yang tertib, teratur, tearah, edukatif, dan indah, perlu mengatur penyelenggaraan media Reklame; bahwa penyelenggaraan Reklame yang tertib, rapi, dan indah serta tidak bertentangan dengan norma beragama, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut; bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Media Reklame perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan; etika penyelenggaraan reklame; jenis reklame; perencanaan; pemanfaatan titik reklame; reklame elektronik/digital; penyelenggaraan reklame; perizinan penyelenggaraan reklame; pengendalian, pengawasan, dan penerbitan reklame; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang (PERWALI) No. 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Media Reklame
36 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelompok Informasi Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan efektifitas serta mewujudkan kualitas diseminasi informasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang profesional dan mandiri di lingkungan Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Informasi Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, tugas dan fungsi KIM, pembentukan dan penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan, pembiayaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019
PERWALI Kota Bogor No. 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Bogor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan
struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ll Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Probolinggo Tahun 2019 No 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS APLIKASI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Juncto Pasal
70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka Walikota berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
b. bahwa guna akselerasi dan peningkatan kualitas dalam penyusunan pelaporan penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu di implementasikan sistem informasi pelaporan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan berbasis aplikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Implementasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi.
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172).
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud di tetapkannya Perwali ini adalah sebagai kerangka acuan implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
a. memberikan pedoman pelaksanaan dalam implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi; dan
b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akurat, konsisten dan akuntabel.
3. Ruang Lingkup Perwali ini;
4. Pengelolaan Aplikasi;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Pembiayaan;
7, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1455 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
