Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Jaksa Agung No. PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimum Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno Hatta

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2022.pdf

standar pelayanan minimum - stasiun meteorologi - kelas i - soekarno hatta

2022

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 1, Jdih.bmkg.go.id; 11 hlm

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Standar Pelayanan Minimum Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno Hatta

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperlukan standar pelayanan minimum pada Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta.
Dasar hukum Perka BMKG ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 11 Tahun 2016; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 47 Tahun 2018; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014; dan Peraturan BMKG Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Kepala Badan ini mengatur SPM yang diselenggarakan di Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta. Pelayanan yang diselenggarakan Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta berupa Pelayanan informasi Meteorologi dan Klimatologi.

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Lampiran file: 29 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11, lampiran hlm 12 sd 29)

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.170/ME.007/KB/BMG-2006

Download file:

Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2019.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penempatan Peralatan Pengamatan Meteorologi pada Aerodrome guna Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.197/UM.106/KB/BMG-06 tentang Pedoman Pembangunan Stasiun Meteorologi untuk Pelayanan Penerbangan dengan Panjang Landas Pacu Kurang dari 2000 meter

Download file:

Perka BMKG Nomor 8 Tahun 2017.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembuatan dan Penyampaian Metar dan Speci dalam Pelayanan Informasi Cuaca dan Penerbangan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2009tentangTata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI

Download file:

Perka BMKG Nomor 7 Tahun 2017.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Aerodrome Climatological Summary

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2010.PDF

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Abstrak

Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Arsip Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan

Download file:

2024perkomnas001.pdf

Pelayanan Pengaduan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 1, BN 2024 (22) : 23 hlm.; jdih.komnasham.go.id

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganan pengaduan, perlu mengganti Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan.
Dasar hukum Peraturan Komnas HAM ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000.
Peraturan Komnas HAM mengatur mengenai Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seluruh Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM menggunakan Sistem Pengaduan HAM. Sistem Pengaduan HAM berupa: a. penggunaan aplikasi Pengaduan HAM; b. dokumen elektronik; dan/atau c. dokumen fisik.

CATATAN:

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Download file:

Peraturan Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.