Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.350 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 19/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 188 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 188 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 189/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 19 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
2012 PMK 02.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
  2. PMK No. 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
  2. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
Download file:
2012 PMK 188.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya
Abstrak
APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Download file:
2012 PMK 25.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 186 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 184 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 197 Tahun 2012.pdf
PMK Nomor 197 Tahun 2012 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 Tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
Abstrak
APBN
Download file:
2012 PMK 21.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
2012 PMK 87.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan