Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Jawatan Kehutanan Dijadikan Jawatan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 59 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 58 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 57 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

B.P.P.G.N. Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 56 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Perusahaan Tambang Minyak Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 55 Tahun 1948-Kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Militairisasi, Percetakan, Peraturan tentang Percetakan Yang Dibawah Pengawasan Pemerintah Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 52 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Militarisasi Beberapa Perusahaan Didalam Lingkungan Kementerian Keuangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No. 50 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Jaminan Tersedianya Tanah-Tanah Oleh Kelurahan-Kelurahan Guna Perusahaan Perusahaan Pertanian Di Daerah Surakarta Dan Jogjakarta

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 13 Tahun 1948.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2024

• Berlaku mulai 18 hari yang lalu

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KEPPRES No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download file:

Perpres Nomor 100 Tahun 2024.pdf

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 100, LN 2024 (193) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ABSTRAK:

Untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Ketua.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Neraca Komoditas

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

Download file:

Perpres Nomor 61 Tahun 2024.pdf

Neraca Komoditas

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 61, LN 2024 (87) : 42 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas

ABSTRAK:

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan impor dan persetujuan ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai neraca komoditas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 44 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur tentang neraca komoditas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas. Neraca komoditas berfungsi sebagai: 1) dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; 2) acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional; 3) acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan 4) acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 42 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 1948.