Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Terintegrasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Landak, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 1992, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 42 Tahun 1981, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2005, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2012, Perda Kab. Landak No. 15 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2015, Perbup Kab. Landak No. 70 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Indikator dan Kriteria Penentuan Kemiskinan, Feripikasi Data Penduduk dan Keluarga Miskin, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembiayaan, Pengawasan, Larangan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.
18 Halaman; Penjelasan : 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang teiah menjadi keputusan bersama. 4 KOMITMEN - Berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi Negara Pancasila, UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 33 Tahun 2022
... Langsa yang meliputi ASN dan Pegawai BUMD demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA LANOSA TAHUN 2022 NOMOR 1005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 huruf d, Pasal 22 huruf d, dan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Asas dan Tujuan, BAB III tentang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, BAB IV tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum, BAB V tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan, BAB VI tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 44 Tahun 2014
... DASARHUKUMPELAPORANKEUANGAN Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : 1) UUD Tahun 1945, khususnya bagian ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan kebijakan
akrual sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah
Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banjarmasin mulai berlaku pada tanggal
2 Januari 2015, sehingga sebelum tanggal dimaksud
Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan
kebijakan akuntansi masih berdasar pada Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin,
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan surat rekomendasi BPK RI Nomor
10.B/LHP/XDC.BJM/06/2014, perlu melakukan revisi
terhadap Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana hurup a
hurup b dan hurup c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarnasin Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.
74 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kata Denpasar Hasil
Pemilu T ahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006
BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3 Narna Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 15 Tahun 2002
PEDOMAN PEMBENTUKAN,ORGANISASI - TATA KERJA - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DI DESA - KELURAHAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang Industri Perkayuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan terlebih dahulu; untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk prmberian izin tersebut dapat dikenakan biaya; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN, meliputi Objek dan Subjek Izin; Tata Cara Pemberian Izin; Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran; Besarnya Biaya Perizinan; Pengendalian dan Pemeriksaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
8 hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 18 Tahun 2017
... oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD ...
PELAYANAN PUBLIK – PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Kesehatan Ibu dan Anak
ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Kepmenkes No. 284/MENKES/III/2004 tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak dan dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan bayi di wilayah Kota sawahlunto, maka pemko sawahlunto perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Ibu dan Anak melalui peningkatan pemanfaatan Buku Kesehatan ibu (KIA) yang sudah ada;
- Bahwa buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan Ibu dan Anak, serta membuat informasi penting mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diatas, perlu menetapkan Perwako tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 58 Tahun 2014, Permenkes No. 284/Menkes/SK/III/2007, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Manfaat Buku KIA;
4. Sasarn Buku KIA;
5. Hak dan Kewajiban;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Format Buku KIA;
8. Pendistribusian Buku KIA;
9. Penggantian Buku KIA Yang Hilang atau Rusak;
10. Pencatatan dan Pelaporan
11. Pembinaan dan Pengawasan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2013
... Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 adalah penduduk warga Indonesia : a. warga negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila, UUD ...
Partai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... ._.,::.....,.... i ir. 1 _, ·-\ .. ' KASLBBAG PER·LIU-Apj. en an mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu ancas la, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik t-~----~11-- ...
... Bagian Kedua Kewajiban Pasal 20 Dokter PTT dan Bidan PTT wajib : a. a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN DOKTER PTT DAN BIDAN PTT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
