Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: uud

Menemukan 1.186 peraturan dalam 0,033 detik

Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2010

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945: e. ...

... Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD ...

Hal. 3, File: Qanun Nomor 12 Tahun 2010.pdf

... Tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi ...

Hal. 6, File: Qanun Nomor 12 Tahun 2010.pdf

... Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, e. Setia... 12) ...

Hal. 5, File: Qanun Nomor 12 Tahun 2010.pdf

Download file:

Qanun Nomor 12 Tahun 2010.pdf

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Qanun NO. 12, LD.2010/No.12

Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumueneng Kota Langsa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; QANUN Aceh No. 3 Tahun 2007.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dewan Pengawas, Direktur, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Rekening, Bagian Teknik/ Operasional, Unit Pelayanan, Kepegawaian, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Tahun Buku, Anggaran Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik PDAM, Kerja Sama antara PDAM dengan Pihak Ketiga, Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2010

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dan TV Kota Banjarbaru

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... Warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; d. berpendidikan sarjana strata 1 atau sederajat; e. sehat jasmani dan rohani; f. memiliki ...

Hal. 6, File: 02 TAHUN 2010.pdf

... Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan minimal sarjana Strata 1 atau memiliki kompetensi yang setara; d. sehat ...

Hal. 5, File: 02 TAHUN 2010.pdf

Download file:

02 TAHUN 2010.pdf

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dan TV Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa penyiaran yang dikelola oleh pemerintah daerah berkembang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sosial budaya serta dinamika masyarakat, untuk itu perlu lembaga penyiaran publik yang bersifat independen dan netral dalam melaksanakan program dan acaranya sehingga dapat dipertanggungjawabkan; bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk menjamin pemberian informasi yang seimbang bagi masyarakat baik dunia teknologi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan; bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M-KOMINFO/09/2008; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 2 Tahun 2005
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dan TV Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru; Sifat dan Tujuan; Alat Kelengkapan Organisasi Kelembagaan Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru; Kedudukan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai; Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawasa dan Dewan Direksi; Penggajian Lembaga Penyiaran Publik Lokal; Pengelolaan Keuangan; Sumber Biaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lian-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 14 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan tata cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pemhukaan UUD 1945; b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya; c. ...

Hal. 13, File: PERBUP_14_2013.pdf

... Tokoh masyarakat ~hagaimana dimaksud pada huruf d, adalah mereka yang : 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Setia dan taat kepada Pemerintah, UUD 1945, Negara dan Pancasila; 3) Berkelakuan baik, ...

Hal. 19, File: PERBUP_14_2013.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Situbondo No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Download file:

PERBUP_14_2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; b. ...

Hal. 10, File: Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015.pdf

... Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD ...

Hal. 4, File: Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015.pdf

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELIINTIKAN DAN PEMBERTIENTIAN KEPALIT DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksananakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu membuat Peraturan Pelaksanaannya. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lB22); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L9T4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9Z4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4g Tahun lggg tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor g Tahun L974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +aA$; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Menglngat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a l; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahwn 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO9 Nomor 166); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor L73l; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggara 2015. (Lembaran Daerah tahun 2OI4 Nomor 231)
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR..... TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMtsERHENTIAN KEPALA DESA BAB. I I(ETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun L945; 4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa definitif; 5. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan persyaratan yang berlaku; 6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti penyaringan; 7. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas Kemampnan, Kepemimpinan dan Nilai-nilai Kepribadian terhadap para bakal calon kepala desa; 8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa; 9. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa; 1O. Kepala Desa adalah calon terpilih yang diangkat dan dilantik oleh Bupati atas usul BPD yang diketahui oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 11. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepa1a Desa; BAB II MEKAITISME PEMBENTUI{AN PAITITIA PEMILIHAN Pasal 2 Badan Permusyawa;r:atan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Kepala Desa memberikan laporan keterangan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agarna, yang difasilitasi oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Camat setempat. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. BAB IU SUSITNAII, TUGAS WEWEIIANG DAII TANGGITNCn AIIIAB PAIIITIA PEMILIHAN Bagian Pertama Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat lL), selanjutnya disebut Paritia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya sebargrak 5 [ima) orang terdiri dari : 1 (satu) orzrng ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 2 (dua) orang Anggota yang diambil dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurLls Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai pencerminan keterwakilan dari Dusun yang ada di Desa tersebut. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitia Pengawas, terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Danramil sebagai anggota, Kapolsek sebagai Anggota. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitai Peneliti dan Penguji, terdiri dari : Penanggung'.Iawab : - Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah : Asisten Pemerintahan dan Kesra s). 3). 41. Koordinator Ketua Sekretaris Anggota : Kepala Badan PemberdayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : - Kepala Inspektorat - Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan - Kepala Badan Kesbang dan Linmas - Kepala Bagran Pemerintahan - Kabag Hukum Bagian Kedua Trrgas, [Iewenang dan Tanggungiawab Panltia Penllihan Kepala Desa Pasal 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21mempunyai fungsi, wewenang dan tanggungiawab : a. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah Desa tersebut. b. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Panitia Pengawas untuk untuk mendapatkan pengesahan. c. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditentukan. d. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui panitia pengawas. e. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji. f. Mengumumkan Calon Kepala Desa yaflg berhak dipilih serta daftar wajib pilih yang berhak memilih. g. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk menyErmpaikan visi dan misi untuk jangka walrhr satu periode masa jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pernberdayaal:_ masyarakat di desa tersebut. h. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme kampanye bagi calon kepala desa. i. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan pemungutan suara (hari "H") kepada panitia pengawas, panitia peneliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan BPD. j. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa. k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji. Bagian Ketiga T'rrgas, Wewenang dan Tanggungiawab Panitla Pengawas Pasal 5 Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab : a. Memfasilitasi Pertemuan dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia peneliti dan penguji. c. Melakukan pengamana.n dan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah-langkah serta bertanggungiawab terhadap pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan sehingga dapat menghambat kelancarah dan kesuksesan jalannya pemilihan kepala desa. e. Memberikan. .saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada panitia pemilihan kepala dJsa *rrrprr, -kepada panitia peneliti dan penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Bagian Keempat T,gas, fiIewenang dan Tanggungiawab panitia peneriti dan Peaguji Panitia peneliti_danj.rry:i,_:3f,#trlana dimaksud daram pasal 3 ayat (4) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungiawab : a. Memfasilitasi Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh panitia pemilifian kepala d.esa. ckepala Meneliti daftar nama dan kerengkapan persyaratan bakal calon desa yang disampaikan olEh p"riti" pemilihan kepara desa " ylgf ditetapkan mengikuti ujian p.;r;; - d. Melaksanakan uji.an pJnyaringan baik tlrhad.p i** caron kepara desa secara tertulis, *"rolrr"*" maupun praktek berpidato. e' pemilhan Menyampaikan. penetapan hasil. penyaringan kepada panitia kepala desa, bakat - catr-" -ii6ffi mengikuti desa yang berhak pemilihan calon kepala desa. f. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat Suara yang menampilkan gambar/pas foto dalam bentuk berwarna semua figur calon kepala desa yang akan dipilih. g. IVlembantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan tekhnis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai perhitungan suara. h. Memberikal laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. i. Memfasilitasi serta bertanggungiawab dalam proses pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa yang terpilih oleh Bupati. BAB TV IIAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7 Wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu : a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan bertempat tinggal di desa tersebut dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang. b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah. c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. d. Nyata-nyata. tidak terganggu jiwa dan ingatannya Pasal 8 (1). Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) di atas berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. (21. Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara terbuka oleh petugas pendaftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memakai tanda identitas sebagai petugas pendaftar pemilih. (3). Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan sudah mendapat undangan, diwajibkan hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pasal 9 (1). Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia pengqii dan peneliti 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. l2\. Dengan persetujuan para calon kepala desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa dapat membuka pendaftaran pemilih tambahan bilamana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pilih selama 3 (tiga) hari sebelum daftar pemilih diumumkan. Pasd 10 Semua warga penduduk desa tersebut mempunyai hak atau berhak mencalonkan diri untuk ikut dipilih menjadi calon kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. BAB V PERSYARATAN DAN ALAT PEMBTIKTIAIIIYYA Pasal 11 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat; e. Berumur paling rendah 25 tahun; f. tsersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Nyata-nyata tidak terganggu j iwa/ ingatannya; i. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Wajib menanam pohon minimal 1OO pohon di ruas jaran; l. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun; m. Penduduk desa setempat yaitu penduduk yang memiliki kartu tanda pendudr:k desa yang bersangkrrtan atam memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan; n. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa; o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa Jabatan. p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; q. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto; r. Khusus Bakal Calon Incumbent wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati; Pasal L2 Alat pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa terdiri dari : a. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; b. Foto Copy ljazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah; e. Surat Keterangan bukan sebagai pengguna dan pemakai Narkoba I f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun. h. Foto copy kartu tanda penduduk yaog dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; j. $urat keterangan tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik peserta pemilu; k. Suar pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; l. Surat keterangan pelunasan PBB dari kepala desa; m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan selama menjadi kepala desa; n. Rekomendasi atau surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS, TNI/POLRI o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. p. Daftar riwayat hidup/peke{aan; q. Pas foto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar; BAB \II PEIUARINGAN DAN PHTTYARINGAN BAKAL CAI,ON KEPALA DESA Pasal 13 (1) Penjaringan yaitu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat di desa bersangkutan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang berlaku. \21 Penjaringan bakal calon kepala d.esa berlangsung selama 15 (lima belas) hari untuk menghasilkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Apabila dalarn waku 15 (lima belas) hari belum mendapat bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, masa penjaringan diperpanjang sampai 15 (lima belas) hari lagi. Pasal L4 (1). Penyaringan yaitu seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas kemampuan, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian terhadap bakal calon kepala desa. {2l-. Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima setelah penutupan penjaringan. tersebut di belas) hari Pasal 15 (1) Untuk terjaminnya netralitas ujian/tes penyaringan terhadap para bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia peneliti dan penguji / Tingkat Kabupaten baik secara tertulis, lisan (wawancara) maupun kemampuzLn berpidato, guna mengetahui motivasi dan visi misi membangun desa selama 1 (satu) periode masa jabatan. {2) Materi ujian penyaringan yang diberikan secara tertulis bakal calon kepala desa meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat; c. Materi penunjang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Kepribadian; (3). Seseorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus, apabila hasil ujian penyaringan dapat mencapai standar nilai 6,0 (enam koma nol). (4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia peneliti dan penguji harus menyampaikan hasil penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. BAB VII PENEIAPAIT CALON YAITG BERIIAK DIPILIH Pasal 16 (1). Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia peneliti dan penguji. (2). Berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih selanjutnya diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan pernilihan sesrrai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan. (3). Calon kepala desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) ora.ng dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (4). Calon kepala desa yang sudah ditetapkan, narnun apabila ada diantaranya yang mengundurkan diri atau karena meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penggantian, sepanjang jumlah calon yang ada masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa. BAB VIII KAMPANE CALON Pasal L7 (1). Para Calon kepala desa diperbolehkan melakukan kampanye pada masyarakat sepanjang mengenai rencana program kerja yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tempat, waktu, sistem dan mekanisme pelaksanaan kampanye (3). Masa kampanye ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari (4). Para calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 18 (1). Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum atau dengan cara selebaran oleh calon yang bersangkutan. (21. Dalam pelaksanaan kamp€rnye, calon kepala desa dilarang : a. Menghina calon lainnya; b. Materi kampanye tidak mengandung unsur SARA; c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan atau fasilitas um'u.m pemerintah; d. Merusak atau menghilangkan atribut/instrumen kampanye calon lainnya; e. f. Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; Men[hasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan/pendukung calon lainnya; g. Me*u."ang tanda gambar (foto) atau identitas calon Kepala Desa dengan menggunakan paku pada pohon yang ada di sepanjang jalan; BAB tX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAIT SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 19 (1). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam bab. III pasal 3 setelah mendapat kesepakatan dengan BPD yang dilakukan pada 1 (satu) tempat dalam wilayah desa yang bersangkutan. (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menyediakan : a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; b. Alat pencoblosan surat suara di dalam bilik; c. Kotak suara lengkap dengan kuncinya yang disesuaikan dengan kebutuhan; d. Surat suara yang memuat nomor, nama dan tanda gambar (foto) para calon kepala desa yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; e. Papan tulis yang memuat nama-narna calon kepala desa yang berhak dipilih, untuk selanjutnya digunakan untuk menulis/mencatat dalam perhitungan suara; Pasal 2O (1). Calon Kepala Desa wajib hadir bersama istri dalam acara pemungutan suara dengan berpakaian bebas rapi serta duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan. {2l. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, rrmrrm, bebas dan rahasia serta bersifat jujur dart adil. (3). Suara dinyatakan sah apabila menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia dan dinyatakan batal apabila menggunakan rokok atau mengambil gambar (foto) calon yang dipilihnya. Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 21 (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar. {21 Calon ts.lepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya Pasal 22 Pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan hanya kepada calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan pertama. BAB )( MIKANISME PENGADUAN DAN PEIYYELESAIAN MASALAII Pasal 23 Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian. Apabila terbukti adanya kecurangal dan f atau memberi sesuatu berupa uang (money politik) dan benda dalam bentuk apapun untuk mendapatkan suara atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka pemilihan kepala desa dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang. Apabila calon kepala desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan, maka calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur. BAB )(I PENEIAPNT DAT{ PENGESATIAN CALON TTRPILIH Baglan Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 24 (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa men5rusun urutan perolehan suara dari masing-masing calon dan membacakan berita acara pemilihan kepada masyarakat. \2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga. (s) Pasal 25 (1) Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. (2) Panitia selanjutnya menyampaikan penetapan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Pasal 26 Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 27 (1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan. (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah / Janj i. (4). Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2Ol4 adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/bedanji bahwa saya akan memenuhi kewqjiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagr daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia' Pasal 28 Pengucapan Sump* I Janji sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima Jabatan dari pejabat yang lama (1). (2). BAB )(II PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA Pasal 29 Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; c. Diberhentikan; Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan I atau f. Melanggar larangan sebagai kepala desa Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas danf ata,u kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( ) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Kepala Desa. Paeal 3() Kepala Desa diberhentikan sententarq, oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerlgian negara/daeratr dan rnasyarakat desa, melakr-kan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar norrna-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan Kepala Desa dari jabatannya berhenti Instansi induknya. I pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa ! kasus-kasus pemerintahan desa tingkat Kabupaten. Pasal 31 Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di cabut. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
17

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Tanggung jawab negara klrususnya pemerintah didasarkan pada alenia keempat Pernbukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan penrbentukan negara BABU PERTIMJ3.ANGAN PERLINDUNOAN ...

Hal. 13, File: Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017.pdf

... Bak asast anak penyandang disabilitas wajib dihormati gleU setiap orang dalam rertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang. termuat dalam Pasal 28J ayat ( 1) UUD 194Q serta ...

Hal. 14, File: Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857)

Download file:

Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). ...

Hal. 397, File: (63) Perda No. 04 Tahun 2...so 2021-2026 (1).pdf

Download file:

(63) Perda No. 04 Tahun 2...so 2021-2026 (1).pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... 25 a. warga Negara Indonesia setia pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sehat jasmani clan rohani; c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan alamat huniannya ...

Hal. 25, File: No._132_Tahun_2018B.pdf

... Warga Negara Indonesia setia pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan alamat huniannya di Rumah ...

Hal. 68, File: No._132_Tahun_2018B.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Download file:

No._132_Tahun_2018B.pdf

Kependudukan dan Perkawinan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 132, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 73006

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mencapai tertib pengelolaan rumah susun milik yang berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama serta penghunian termasuk sarana dan utilitas perlu adanya pengaturan lebih lanjut pengelolaan rumah susun dan Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan pengelolaan rumah susun di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Susun, sehingga perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai pembinaan pengelolaan Rumah Susun Milik yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan masa transisi, pembentukan PPPSRS, pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama pada rumah susun, kerja sama dalam pembangunan rumah susun secara bertahap, dan bimbingan teknis dan pengendalian pengelolaan rumah susun.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
91 hal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Misalnya: Acara Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945) Salah Asuhan (3) Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) nama dan alamat penerima surat, (b) nama dan ...

Hal. 27, File: Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009.pdf

... Misalnya: Pasal 36 UUD 1945 menyatakan, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. " Ibu berkata, "Paman berangkat besok pagi. " "Saya belum siap," kata dia, "tunggu sebentar!" 2. ...

Hal. 35, File: Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

Download file:

Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan yang bertujuan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD ...

Hal. 8, File: KAB_PAKPAK BARAT_9_2008_OCR.pdf

... Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; d. ...

Hal. 3, File: KAB_PAKPAK BARAT_9_2008_OCR.pdf

Download file:

KAB_PAKPAK BARAT_9_2008_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaran Pendidikan Menengah

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Arah dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan politik hukum, strategi dan metode negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila. ...

Hal. 29, File: Perda DIY No. 15 Tahun 20...didikan Menengah.pdf

... Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku saat ini. ...

Hal. 30, File: Perda DIY No. 15 Tahun 20...didikan Menengah.pdf

Download file:

Perda DIY No. 15 Tahun 20...didikan Menengah.pdf

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaran Pendidikan Menengah

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan menengah di DIY.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
26 Hlm; Penjelasan : 29 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: uud

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT